REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak era reformasi 1998 kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saat ini, tidak ada satu parpol yang menguasai mayoritas parlemen atau pemerintahan. Bahkan kondisi politik Indonesia semakin terfragmentasi.
Akibat kondisi politik tersebut, peneliti politik ekonomi pembangunan Universitas Gajahmada, Poppy Sulistyaning Winanti mengatakan, siapapun yang menjadi presiden ketika merancang kabinet harus memikirkan banyak aspek. Termasuk kombinasi parpol dan teknokrat.
"Namun saat ini publik masih rancu melihat gabungan kabinet yang terdari parpol dan teknokrat. Ada yang menganggap menteri dari parpol yang terbaik. Namun tak sedikit masyarakat yang melihat profesionalisme sebagai segalanya dan mengangap menteri dari teknokratlah yang terbaik," kata dia di Jakarta, Ahad (15/5/2022).
"Untuk membangun legitimasi politik, presiden terpilih harus mengakomodasi kepentingan parpol. Namun untuk memastikan program dan janji politik presiden terpilih dapat tercapai, ia juga harus memilih kabinetnya yang berasal dari kalangan profesional. Sehingga gabungan kabinet yang berasal dari parpol dan profesional tak bisa dihindari," ungkap Poppy menambahkan.
Meski demikian seluruh menteri yang duduk di kabinet baik itu yang berasal dari parpol maupun teknokrat harus bekerja profesional. Mereka semua harus menunjukan keahlian, kepiawain dan profesionalisme dalam bekerja agar tujuan dan janji presiden dalam kampanye dapat tercapai. Sehingga, kata dia, beban menteri dari parpol maupun teknokrat sama.
"Ketika ada masyarakat yang menganggap menteri yang memiliki prestasi baik dan dianggap sebagai cari panggung untuk maju sebagai capres dan cawapres itu tak bisa dihindari. Apa lagi di era reformasi kebebasan berpendapat seperti saat ini. Namun yang terpenting saat ini adalah menteri harus bekerja dengan baik dan dapat menunjukan prestasi," kata Poppy.
Poppy meminta agar masyarakat dituntut cerdas melihat prestasi menteri yang duduk di kabinet. Untuk menilai prestasi menteri tak sekadar dari media sosial. Prestasi harus diukur menggunakan parameter yang jelas. Parameter tersebut adalah target dan capaian kinerja yang diinginkan Presiden Joko Widodo terhadap kementrian. Baik kementrian lembaga yang dipimpin menteri dari teknokrat maupun politik.
"Sehingga parameter penilaian menteri berprestasi harus diambil dari target dan capaian yang diinginkan presiden. Dengan parameter kinerja menteri berdasarkan data maka tak mudah bagi orang berdebat," papar Poppy.
Salah satu menteri yang saat ini disorot kinerjanya akibat prestasinya tapi dianggap mencari panggung untuk menuju kontestasi pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Menurut Poppy, saat ini target dan capaian yang diharapkan Presiden Jokowi kepada Kementrian BUMN, memiliki kinerja yang baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai kepanjangan tangan Negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya.
Kinerja keuangan yang baik tentu ditopang oleh efisiensi dan mendorong perusahaan BUMN menjadi lebih profesional. Tujuannya agar BUMN dapat terus tumbuh dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Target dan capaian kinerja keuangan tersebut dinilai Poppy sudah dibuktikan Erick. Seperti dengan kontribusi dividen BUMN yang semakin besar.
Sedangkan target BUMN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sudah dibuktikan. Selama pandemi Covid-19, BUMN sudah memberikan kontribusi ke negara dan masyarakat. Bahkan BUMN menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.
"Kalau yang jadi ukuran prestasi adalah target dan capaian pasti sudah terlampaui. Kalau ada orang yang menuduh menteri yang berprestasi mencari panggung, kita tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak berpendapat. Masyarakat juga tak bisa melarang menteri untuk berprestasi dan mampu mencapai target yang diberikan oleh presiden," ujar Poppy.
