REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi berupaya memaksimalkan kinerja sebagai salah satu kota layak anak di Indonesia. Caranya dengan mengevaluasi kinerja kota layak anak dalam pelaksanaannya di lapangan.
''Kami melaksanakan rapat evaluasi penilaian mandiri kinerja Kota Layak Anak,'' ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Galih Marelia Anggraeni, Rabu (18/5/2022). Pembahasan ini dilakukan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Sukabumi.
Menurut Galih, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Hal itu dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Rapat evaluasi ini terang Galih, membahas mengenai tahapan evaluasi KLA. Evaluasi KLA yang telah dilakukan diukur melalui 24 indikator KLA yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif konvensi hak anak
Klaster itu ungkap Galih, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan. Berikutnya pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan Waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus Anak.
Lima klaster tersebut lanjut Galih, akan di integrasikan oleh dinas-dinas terkait. Adapun Hasil verifikasi Lapangan Kunjungan KLA tahun 2022 berdasarkan kluster penilaian terdapat 5 kab/kota yang akan dikunjungi yaitu Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, dan Kabupaten Bogor.
Evaluasi ini juga sambung Galih, untuk memantau kendala input data evaluasi KLA tahun 2022. Diharapkan evaluasi KLA ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah, media, dunia usaha dan masyarakat di kabupaten/kota demi terpenuhinya hak semua anak.
