REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa partainya belum memutuskan apapun terkait koalisi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Meskipun banyak pihak yang mengaitkan partai berlambang kepala banteng itu akan berkoalisi dengan Partai Gerindra.
"Kerja sama untuk Pemilu 2024, itu nanti ada waktunya, ada momentum politiknya untuk ditetapkan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5).
Dia pun mengungkapkan, sejumlah aspek yang membuat PDIP akan berkoalisi dengan partai lain untuk Pemilu 2024. Beberapa di antaranya adalah soal ideologi, budaya, hingga tindakan dalam merespon permasalahan bangsa.
"Di situ ada kesesuaian platform dan juga bagaimana agenda di dalam merespon persoalan bangsa untuk dijawab pada Pemilu 2024," ujar Hasto.
Namun, dia menjelaskan, bahwa aspek terpenting dalam koalisi PDIP adalah kehendak rakyat yang dapat menghadirkan stabilitas politik. "Di dalam politik yang sangat liberal ini memang diperlukan kerja sama partai politik. Sehingga mampu membawa perubahan-perubahan dukungan mayoritas yang ada di parlemen," ujar Hasto.
Di samping itu, dia menjelaskan, bahwa PDIP tak terburu-buru dalam memutuskan hal-hal yang ditujukan kepada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Partai berlambang banteng itu disebutnya masih fokus membantu rakyat pasca pandemi Covid-19.
"Prioritas bagi PDIP sekarang adalah bekerja untuk rakyat, turun ke bawah, memberikan energi terbaik di tengah tantangan global yang tidak mudah," ujar Hasto.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai adanya sejumlah alasan yang membuat PDIP belum menentukan atau mengumumkan koalisi untuk Pemilu 2024. Salah satu alasannya adalah ihwal sosok yang akan diusung dalam pemilihan presiden (Pilpres).
Menurutnya, masih ada kebimbangan di internal PDIP untuk mengusung Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Sebab, dua nama tersebut memiliki poin-poin pertimbangan dalam penjajakan koalisi nanti.
"Kalau saya melihat situasi psikologis, Bu Mega masih memberikan kesempatan, baik kepada Mbak Puan maupun Pak Ganjar untuk mendapatkan dukungan publik," ujar Arya dalam sebuah diskusi daring, Kamis (19/5).
Ganjar dinilai memiliki poin lebih dalam rekam jejak dan elektabilitasnya yang tinggi dalam banyak hasil survei. Sedangkan Puan yang merupakan trah langsung Soekarno dinilai dapat mewarisi kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Itu yang membuat PDIP masih belum menjelaskan, yang membuat PDIP masih mengulur," ujar Arya.
