Jumat 20 May 2022 14:14 WIB

Dirjen Dukcapil Kemendagri Jamin Ketersediaan Blangko KTP-El di Ambon

Jangan sampai ada warga yang tidak memiliki KTP karena blangko tidak tersedia.

Red: Agus raharjo
Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan.
Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON--Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjamin ketersediaan blangko KTP elektronik di Kota Ambon. "Blangko KTP elektronik (KTP-el) saya jamin terpenuhi tidak usah khawatir, berapa pun permintaan Pemkot Ambon akan kita penuhi," katanya di Ambon, Jumat (20/5/2022).

Ia mengatakan pihaknya akan menambah jumlah blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan Kota Ambon. "Kita berupaya agar layanan administrasi kependudukan terlayani dengan baik, jangan sampai ada warga yang tidak memiliki KTP hanya karena blangko KTP tidak tersedia di Dinas Dukcapil setempat," katanya.

Baca Juga

Selain blangko KTP-el, Dirjen memastikan efektifitas mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang telah diberikan kepada Pemkot Ambon. "Jika diperlukan lebih banyak lagi nanti kita bisa berikan tambahan mesin atau kita kolaborasi dengan bantuan CSR dari BUMD atau BUMN di Ambon," katanya.

Zudan mencontohkan BUMN atau BUMD bisa membantu melalui dana CSR, karena dana pengadaan mesin ADM sama atau bahkan lebih kecil dari biaya iklan promosi dalam satu tahun. "Biaya iklan mereka bisa dialihkan ke bantuan mesin ADMsebagai bentuk kolaborasi BUMN atau BUMN dengan pemerintah demi pelayanan publik," katanya.

Mesin ADM ditempatkan di Unit Layanan Administrasi (ULA) Balai Kota Ambon agar dapat diakses masyarakat. "Mesin ADM akan mempermudah pengurusan layanan kependudukan. Tinggal cetak saja di mesin itu, yang penting seluruh data base tidak bermasalah," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement