REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai Presidensi G20 untuk menangkap perubahan risiko global agar bisa didiskusikan dan tertangani dalam berbagai forum G20.

"Lingkungan global berubah sangat-sangat besar. Pergeseran risikonya itu sekarang semakin membahayakan ekonomi di dunia," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2022 di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Maka dari itu, ia berpendapat agenda pertemuan G20 pada Juli 2022 mendatang pasti akan eskalatif dalam membahas mengenai apa yang terjadi saat ini, terutama karena lonjakan risiko global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini melihat terdapat tiga potensi krisis yang dihadapi dunia saat ini, yakni terkait pangan, energi, dan keuangan, sehingga membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) dengan anggota yang termasuk Indonesia di dalamnya. Dari potensi tersebut, Sri Mulyani mengatakan PBB berharap negara-negara G20 bisa bersinergi untuk mengantisipasi kemungkinan krisis yang ada.

"Indonesia melaksanakan tanggung jawab sebagai Presidensi G20 untuk juga menjaga agar risiko ekonomi global yang eskalatif ini bisa diturunkan. Itu akan dilakukan dalam forum global," jelasnya.

Di saat yang bersamaan, ia menegaskan Indonesia akan terus menjaga kesehatan ekonomi domestik, yaitu pemulihan daya beli masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, Indonesia memiliki peran yang luar biasa penting baik di dalam negeri maupun di kancah global, sehingga diharapkan sinergi dan kerja sama pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus berjalan. "Baik itu dalam pembuatan kebijakan seperti dengan legislatif, dengan dunia usaha, masyarakat secara umum, maupun para akademisi yang selama ini telah memberikan banyak pemikiran mengenai kebijakan yang harus kami lakukan," tutur Sri Mulyani.