REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India telah mengirim delegasi diplomat ke Kabul, Afghanistan, untuk bertemu dengan pejabat tinggi pemerintahan Taliban. Itu merupakan pertemuan perdana sejak Taliban merebut kekuasaan atas Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
“Tim India akan bertemu dengan anggota senior Taliban dan mengadakan diskusi tentang bantuan kemanusiaan India kepada rakyat Afghanistan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) India, Kamis (2/6/2022).
Menurut Kemenlu India, delegasi diplomat mereka akan mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan mengunjungi daerah-daerah yang bakal menerima program atau proyek dukungan India. Kemenlu India mengungkapkan, sejauh ini mereka sudah menyumbangkan sekitar 20 ribu ton gandum, 13 ton obat-obatan, 500 ribu dosis vaksin Covid-19, dan pakaian musim dingin untuk rakyat Afghanistan.
Kemenlu India mengungkapkan, mereka akan mengirimkan lebih banyak bantuan-bantuan sejenis ke Afghanistan. India telah menarik para diplomatnya dari Afghanistan ketika Taliban berhasil merebut kembali kekuasaan atas negara tersebut pada Agustus tahun lalu. Hingga kini, India belum memberi informasi kapan kira-kira mereka akan membuka kembali kedutaan besarnya di Kabul.
Kendati demikian, India menunjukkan keinginan untuk mempertahankan hubungan dengan Afghanistan. Saat ini, belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum terlihatnya komitmen Taliban untuk memenuhi hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama untuk kaum perempuan.
Bulan lalu, Taliban memerintahkan semua presenter perempuan di stasiun televisi Afghanistan untuk menutupi wajah mereka saat membawakan acara. Taliban menyatakan perintah itu bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan. Pada 7 Mei lalu, Taliban mengumumkan dekret terbaru tentang kewajiban perempuan Afghanistan menggunakan burqa tradisional saat berada di ruang publik. Mereka mengancam akan menghukum kerabat laki-laki dari perempuan yang tidak menaati peraturan tersebut. Kebijakan seperti itu pernah diterapkan Taliban saat mereka berkuasa di Afghanistan pada 1996-2001.
Sebelumnya Taliban sudah mengumumkan pelarangan bagi kaum perempuan Afghanistan untuk mengendarai mobil. Perempuan Afghanistan pun diminta hanya meninggalkan rumah saat diperlukan. Awal tahun ini, Taliban memutuskan tidak membuka kembali sekolah untuk siswi-siswi di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Taliban mengingkari janji yang pernah diumumkannya saat berhasil menguasai kembali Afghanistan pada pertengahan Agustus tahun lalu.
Dewan Keamanan PBB telah mengkritik kebijakan-kebijakan Taliban tersebut, Mereka meminta Taliban segera mencabut kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan mendasar kaum perempuan, termasuk anak perempuan, di Afghanistan.
