REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diselenggarakan pertama kalinya dengan tujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMKM dengan konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan).
Kegiatan ini bertujuan dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan industri pengadaan barang dan jasa dan UMKM yang berdampak selama masa pandemi dua tahun terakhir.
Pada kesempatan hari ini dilakukan pembukaan satu juta produk dalam negeri masuk e-katalog nasional. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan beberapa pihak inisiator dan pelaksana ISPE 2022 diantaranya AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel.
Ketua Umum AKEN, Sutardi selaku pelaksana ISPE 2022 mengatakan pengadaan berkelanjutan merupakan program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif lingkungan sosial dan ekonomi dan sustainable procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017.
“Sektor pemerintah program ini dikenal dengan sustainable public procurement (SPP). Tujuan pengadaan berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria yaitu ekonomi, aspek sosial dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang/jasa,” ujarnya, Jumat (3/6/2022).
Jika dilihat dari berbagai aspek dalam pengadaan berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif pengadaan berkelanjutan mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.
“Kami mengangkat sustainable procurement sebagai langkah membantu mensukseskan program pemerintah dalam menjalankan sustainable public procurement dan membantu para stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini pemerintah dan UMKM. Target kami satu juta produk dalam negeri masuk E-Katalog Nasional,” ucapnya.
Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya Kertas, termasuk sub produk misalnya kertas foto copy dan kertas grafis, kertas tisu (kertas toilet, tissue dapur, sapu tangan); furnitur, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: mebel kayu, furniture rotan/bambu; peralatan listrik dan elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti komputer dan laptop, printer dan perangkat multifungsi AC, pusat data, cahaya dan lumineer; peralatan pengolahan limbah medis (Autoclave dan Microwave Hybrid). Konstruksi, termasuk sub-produk seperti jasa konstruksi (desain bangunan, konstruksi dan manajemen), semen dan agregat bahan konstruksi berbasis kayu; grup produk lain yang relevan makanan dan minuman, tekstil; produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.
Sementara itu Ketua APEKSI yang juga Walikota Bogor Bima Arya berkesempatan membuka ISPE 2022 menambahkan kegiatan semacam ini sangat baik untuk memberikan pemahaman melalui ‘coaching’ langsung sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha dan dinas terkait.
“Melalui Forum ISPE 2022 dapat membumikan gagasan Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam suatu koordinasi yang cantik,” ucapnya.
