REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal tarif tiket wisata Candi Borobudur untuk wisatawan lokal yang harganya dibanderol mencapai Rp 750 ribu. Terkait itu, Erick mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarkementerian dalam menetapkan suatu kebijakan.

"Kami sebagai kementrian korporasi bukan kementerian yang mengambil kebijakan, kita harus sinkronisasi. Karena kadang-kadang tentu kebijakan yang dilakukan tentu oleh kementerian lain kan kadang-kadang kita juga baru mengetahui," kata Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). 

Dirinya juga membantah Kementerian BUMN tidak dilibatkan dalam penetapan tarif tiket wisata Candi Borobudur. Sinkronisasi yang ia maksud bukan berarti hanya dalam pengambilan keputusan.

"Bukan nggak dilibatkan. Namanya sinkronisasi. Kan sinkronisasi itu bukan berarti menjadi keputusan. Kan namanya juga tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Komisi VI, sebaiknya kita melakukan konsultasi dengan yang mengambil kebijakan," ujarnya. 

Erick pun tak mempersoalkan jika tarif wisata Candi Borobudur untuk wisatawan asing dinaikkan. Namun untuk tarif wisatawan lokal dirinya masih belum mau berkomentar. "Nah itu yang saya juga nanti tolong sinkronisasi, gitu kan. Ya saya nggak bisa bicara karena terlalu kompleks, takutnya salah," ucapnya. 

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR hari ini, Erick mengaku memahami ketakutan banyak pihak terkait ancaman kerusakan Candi Borobudur. Dirinya juga sepakat Candi Borobudur sebagai cagar budaya harus terus dijaga oleh seluruh anak bangsa. "Kami mengerti juga ini sesuatu yang memang sangat bermanfaat dalam kita menjaga budaya kita pariwisata kita," tuturnya.