REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, akan mempertimbangkan usulan DPRD terkait 15 kriteria warga yang akan digratiskan dalam integrasi tarif akhir Juni ini. Menurutnya, pihak dia saat ini masih akan mempersiapkan fasilitas publik sebaik mungkin.
“Tentu masukan dari DPRD Komisi B akan kita perhatikan, akan kita pertimbangkan,” kata Riza di Balai Kota DKI, Rabu (8/6/2022).
Dia menyebut, persiapan yang baik itu juga akan diusahakan dengan menurunkan harga kebutuhan transportasi sebaik mungkin. Ditanya persiapan menuangkannya dalam kepgub nanti, kata dia, akan dibuatkan segera.
“Apalagi karena sudah disetujui DPRD. Jadi Pak Gubernur akan menindaklanjuti nggak lama lagi,” tuturnya.
Namun, Riza masih belum mengatakan bagaimana poin dan aturan di dalamnya nanti. “Nanti diatur sesuai aturan poin, termasuk harga dan kilometer,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan, pihaknya menyetujui tarif integrasi antar moda LRT, MRT, dan Transjakarta sebesar Rp 10 ribu. Kendati demikian, persetujuan itu dinilainya belum sampai kepada tahap finalisasi.
“Tapi ini seharusnya menjadi saat membuka ruang untuk menyempurnakan draft jika ada yang perlu ditambah,” kata Ismail dalam rapat Komisi B di DPRD DKI, Selasa (7/6/2022).
Politisi PKS itu melanjutkan, diharapkan ada fasilitas gratis tiket integrasi terhadap 15 kelompok masyarakat di DKI. Utamanya, yang mencakup PNS DKI Jakarta, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penghuni rusun, KTP warga Kepulauan Seribu.
“Lalu penerima beras miskin, anggota TNI, veteran penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak PKK,” jelas dia.
Berdasarkan informasi, Pemprov DKI Jakarta sejauh ini telah mengusulkan kepada DPRD DKI Jakarta terkait tarif Integrasi MRT, LRT dan TransJakarta senilai Rp 10 ribu.
