Kamis 09 Jun 2022 21:53 WIB

TPID Sumbar Siapkan 10 Langkah Strategis Pengendalian Inflasi 

Gubernur Sumbar koordinasikan TPID agar terus aktif melakukan pengendalian inflasi

Red: Christiyaningsih
Gubernur Sumbar koordinasikan TPID agar terus aktif melakukan pengendalian inflasi.
Foto: Pemprov Sumbar
Gubernur Sumbar koordinasikan TPID agar terus aktif melakukan pengendalian inflasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka Upaya Pengendalian Inflasi Pasca-Hari Raya Idul Fitri dan Menghadapi Hari Raya Idul Adha. Agenda ini bertempat di Ruang Rapat Excellence Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Padang, Kamis (9/6/2022).

Gubernur Sumatra Barat Buya Mahyeldi fokus mengoordinasikan TPID agar terus aktif melakukan sejumlah langkah pengendalian di provinsi dalam rangka menjaga inflasi yang rendah dan terkendali. Ia melaporkan pengaruh inflasi di Sumbar diikuti dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban yang akan berimbas pada kenaikan harga sapi dan daging sapi menjelang Idul Adha.

Baca Juga

Selain itu gubernur juga berbicara terkait kelangkaan pangan produk pertanian, antara lain cabai merah, bawang, dan beras. Menurutnya perlu adanya modernisasi dan hilirisasi pertanian dengan menggunakan sistem alih teknologi.

“Perlunya modernisasi pertanian karena salah satu terjadinya kelangkaan pangan adalah iklim yang terus berubah, oleh sebab itu kita perlu mengembangkan inovasi pertanian, salah satunya adalah modifikasi cuaca,” katanya.

Seperti yang diketahui, modifikasi cuaca dapat mengondisikan cuaca berperilaku sesuai dengan kebutuhan di sektor pertanian, seperti meningkatkan curah hujan atau mempercepat terjadinya hujan. Modifikasi cuaca juga dapat memecah persoalan kekeringan lahan pertanian di saat musim kemarau karena Teknologi Modifikasi Cuaca akan memantik hujan yang airnya dapat mengisi waduk. Begitu juga, peningkatan intensitas hujan di saat musim tanam.

Di samping itu gubernur juga menyebut perlu adanya pembangunan green house untuk melindungi tanaman pangan dari bahaya cuaca ekstrem. Dengan demikian produksi pangan di Sumbar bisa terus berjalan tanpa bergantung pada kondisi iklim pada saat itu. Buya juga mendukung perguruan tinggi yang berfokus pada bidang pertanian untuk memfasilitasi dan membina masyarakat di sekitarnya untuk mengembangkan usaha pertanian. 

“Untuk itu saya dukung perguruan tinggi yang mempunyai usaha pertanian mengisi kebutuhan pangan dan menyuplai kebutuhan sayuran yang ada di pasar dan supermarket,” ujarnya.

Kepala Bank Indonesia Wilayah Sumbar Wahyu Purnama memaparkan Sumbar masuk ke dalam komoditas penyumbang inflasi nasional. Pada mei tahun 2022, komoditas tersebut antara lain nasi dengan lauk mengalami inflasi sebesar 1,70 persen, telur ayam ras sebesar 11,24 persen, sawi hijau sebesar 33.51 persen, dan angkutan udara sebesar 41,72 persen.

Dibandingkan pada bulan April 2022, inflasi kelompok di Sumbar tercatat mengalami penurunan, kecuali pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang masih mengalami inflasi. “Secara bulanan, inflasi Sumatra Barat pada Mei 2022 berada pada urutan ke-1 inflasi tertinggi dari total 10 provinsi di Kawasan Sumatra,” paparnya.

“Secara triwulan I pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah positif sebesar 3,64 persen. Namun sebagai catatan pertumbuhan ekonomi di Triwulan I Tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata Sumatra dan lebih rendah dari nasional,” imbuh Wahyu.  

Wahyu menyebut berdasarkan hasil diskusi TPID, Sumbar berkomitmen meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan seluruh anggota TPID sehingga laju inflasi tetap terkendali. Seperti melakukan sepuluh langkah strategis pengendalian inflasi, antara lain menghimbau maskapai tidak menaikkan harga tiket pesawat  di akhir tahun serta adanya peningkatan pengawasan oleh Satgas Pangan ke pasar-pasar guna memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudian melakukan optimalisasi peran Toko Tani Center Indonesia di kabupaten/kota, operasi pasar oleh Bulog, koordinasi intensif dengan produsen, dan distributor khususnya untuk minyak goreng dan terigu agar distribusi merata, menetapkan HET dan tata niaga minyak goreng, melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk kelancaran transportasi, melakukan substitusi pupuk dan pertanian terpadu,serta melakukan koordinasi dengan Pertamina dan PLN, dan antar TPID se-Sumbar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement