REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi soal ajakan bergabung ke dalam koalisi yang dibentuk PKB dan PKS. Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya kini masih terus menjalin silaturahmi dan komunikasi politik dengan semua pihak.
"Kami terus menjajaki kesamaan visi, kesamaan chemistry," kata Herzaky kepada Republika, Jumat (10/6/2022).
Herzaky menambahkan, pendaftaran capres-cawapres masih di penghujung 2023. Karena itu, ia menilai masih banyak waktu buat Partai Demokrat untuk terus menjajaki berbagai kemungkinan.
"Masih sangat dinamis dan cair sampai dengan saat ini," ujarnya.
Menurutnya, pembentukan koalisi merupakan suatu keharusan karena adanya persyaratan ambang batas presiden 20 persen untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Sementara parpol parlemen yang sudah memenuhi syarat mencalonkan presiden hanya satu partai, sehingga delapan parpol lain harus membentuk koalisi.
"Karena itu, setiap upaya untuk membangun koalisi, tentu harus didorong dan didukung. Untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya PKB dan PKS membuka peluang untuk tergabung dalam koalisi. Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menuturkan PKS tak ingin polarisasi di masyarakat terulang sebagaimana yang pernah terjadi di Pilpres 2019 lalu. Dengan demikian diharapkan koalisi PKS dan PKB ke depan dapat menjadi poros ketiga.
"Oleh karena itu saya berharap poros ketiga, kenapa? Kalau yang satu sudah jelas porosnya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan," ucapnya.
