REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengusulkan ada evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta pada Sabtu (4/6).
"Konsekuensinya dari penggunaan APBD harus ada evaluasi menyeluruh terkait penggunaan APBD," kata Gembong di Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, upaya interpelasi atau hak memintai keterangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berjalan meski ajang balapan itu sudah berlangsung. Namun, dia mengungkapkan, saat ini pimpinan DPRD DKI belum mengagendakan rapat di Badan Musyawarah (Bamus) untuk agenda lanjutan paripurna soal interpelasi Formula E.
Apabila belum ada paripurna soal interpelasi, kata dia, pihaknya berencana memanggil penyelenggara Formula E di Jakarta, termasuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai tahapan akhir.
"Ketika pimpinan tidak kunjung menjadwalkan (paripurna), mau tidak mau kami lakukan rakor mengundang Jakpro untuk kami ketahui secara detail," katanya.
Adapun evaluasi yang akan dimintakan kepada penyelenggara, kata dia, adalah soal alokasi anggaran hingga transparansi apabila ada keuntungan Formula E Jakarta.
"Sifatnya kami akan memperdalam pelaksanaan pengalokasian dan terakhir evaluasi. Jadi kami katakan ini forum (interpelasi) untuk evaluasi menyeluruh kaitan penyelenggaraan Formula E," katanya.
Gembong menambahkan, seharusnya apabila dianggap sukses, maka menjadi kepercayaan diri untuk segera mengungkapkan terutama soal anggaran."
Jadi jangan hanya mengejar sukses tapi mengabaikan persoalan keuangan. Sukses itu kan seiring, sukses penyelenggaraan sukses juga alokasi pengelolaan anggaran," katanya.
DPRD DKI terkait interpelasi Formula E Jakarta sempat dilaksanakan pada 28 September 2021 namun ditunda karena tidak kuorum. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Panitia Penyelenggara Formula E Jakarta akan melaporkan pertanggungjawaban seluruh proses ajang balap mobil listrik di Ibu Kota itu. Ia menyebutkan, proses Formula E Jakarta dilakukan terbuka dan transparan.
"Semuanya ini sangat terbuka sangat transparan. Pasti nanti pada waktunya akan disampaikan, dilaporkan semua proses selama ini kegiatannya sampai pertanggungjawabannya," kata Riza Patria di Jakarta, Selasa (7/6).
