REPUBLIKA.CO.ID., YERUSALEM -- Seorang anggota Parlemen Israel (Knesset) pada Senin (13/6/2022) mengumumkan bahwa dia akan berhenti mendukung pemerintah Perdana Menteri Naftali Bennett dan menunggu perpanjangan undang-undang terkait pemukim Yahudi di Tepi Barat.
Nir Orbachis, anggota Partai Yamina Bennett, mengatakan dia "memutuskan untuk berhenti memilih mendukung koalisi pemerintah, sampai pemberitahuan lebih lanjut."
Menurut Perusahaan Penyiaran Israel, Orbachis akan menahan diri untuk tidak mendukung koalisi sampai RUU Tepi Barat disetujui. Anggota parlemen itu juga tidak akan mendukung pembubaran Knesset, lapor media tersebut.
Pekan lalu, pemerintah Israel gagal memperpanjang undang-undang peraturan darurat di Tepi Barat, yang memperlakukan pemukim di wilayah pendudukan sebagai orang Israel.
Undang-undang tersebut, yang disahkan oleh Knesset pada tahun 1967, akan berakhir pada akhir Juni. Undang-undang ini diperpanjang setiap lima tahun.
Meski pemerintah Israel setuju untuk memperpanjangnya, dia tidak memiliki mayoritas yang diperlukan di Knesset untuk langkah tersebut karena wakil Arab dari koalisi memilih menentangnya atau abstain dari pemungutan suara.
Tanggal baru belum ditentukan untuk pemungutan suara lagi pada undang-undang tersebut. Lebih dari sebulan yang lalu, pemerintah Israel kehilangan mayoritasnya di Knesset, setelah penarikan anggota parlemen sayap kanan Idit Silman.
