Selasa 14 Jun 2022 16:22 WIB

PAN: Zulkifli Siap Emban Posisi Menteri Jika Diberi Amanat

Komunikasi Jokowi dan Zulkifli terjalin baik setelah PAN bergabung ke pemerintah.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Ilustrasi. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan, kader partainya, termasuk sang ketua umum Zulkifli Hasan, siap mengemban amanat tersebut jika diberikan posisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Ilustrasi. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan, kader partainya, termasuk sang ketua umum Zulkifli Hasan, siap mengemban amanat tersebut jika diberikan posisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto telah mendengar informasi bahwa perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju segera terjadi. Ia mengatakan, kader partainya, termasuk sang ketua umum Zulkifli Hasan, siap mengemban amanat tersebut jika diberikan posisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau diberikan amanat kami sangat siap, kalau belum pun kita akan mengawal sampai di ujung," ujar Bima menjawab pertanyaan terkait isu bahwa Zulkifli akan mengisi posisi pada Kabinet Indonesia Maju, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga

Ia mengungkapkan, komunikasi antara Jokowi dan Zulkifli terus terjalin baik setelah PAN memutuskan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Bahkan, keduanya kerap bertemu untuk membicarakan banyak hal, tak hanya yang berkaitan dengan kabinet.

"Beberapa kali ketemu, tentu bukan hanya bicara soal kabinet, bicara banyak hal. Ketum sampaikan ke kami juga komunikasi yang baik dengan Presiden, dengan Istana, dan tidak harus kan bicara menteri saja," ujar Bima.

Kendati demikian, nama yang akan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya berada di tangan Zulkifli. Kemungkinan, PAN akan mendapatkan satu posisi di kabinet, meskipun ia belum dapat memastikannya sebelum pengumuman dari Jokowi.

"Artinya PAN sudah sangat siap memperkuat presiden Jokowi dengan posisi kementerian apapun yang akan berjalan sampai ujung masa jabatan," ujar Wali Kota Bogor itu.

Isu reshuffle ini kembali muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno membuka suara terkait seusai rapat kerjanya bersama DPR pekan lalu. Saat itu, ia tak membantah maupun membenarkan ketika ditanya kabar adanya reshuffle pada 15 Juni mendatang.

“15 Juni? Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, kami bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Ketika disinggung mengenai sejumlah nama menteri yang akan diganti, Pratikno enggan menjawabnya. Pratikno hanya mengatakan bahwa terdapat banyak masalah yang harus diselesaikan pemerintah.

“Kami fokus banyak sekali permasalahan yang harus ditanggapi secara cepat. Ekonomi global sangat dinamis, kita harus responsif, pandemi juga kita harus sangat antisipatif. Jadi kita fokus kerja,” ujar dia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement