Rabu 15 Jun 2022 13:28 WIB

Menteri BUMN: Potensi Produksi dan Ekspor Produk Halal Indonesia Belum Optimal

Potensi yang ada belum dioptimalkan utamanya untuk produksi dan ekspor produk halal

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Gita Amanda
Pengunjung melihat produk-produk yang dijual disalah satu stand pada acara Muslim Life Fair, (ilustrasi).
Foto: Prayogi/Republika.
Pengunjung melihat produk-produk yang dijual disalah satu stand pada acara Muslim Life Fair, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut potensi produksi dan ekspor produk halal dalam negeri masih belum optimal. Padahal, 86 persen dari populasi Indonesia merupakan umat Muslim.

"Pada 2025, diproyeksikan populasi di Indonesia didominasi oleh kelompok menengah ke atas. Artinya, ada peningkatan daya beli umat di Tanah Air," kata dia dalam kegiatan Kongres Halal Internasional 2022, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga

Ia menyebut, potensi yang ada ini masih belum dioptimalkan utamanya untuk produksi dan ekspor produk halal. Indonesia masih kalah dari Brazil, Amerika, Argentina dan sejumlah negara lain dalam hal industri tersebut.

Di sisi lain, sektor industi halal Indonesia juga disebut memiliki potensi yang sangat besar. Negara ini diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat pada 2045.

"Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi market bagi pasar dunia. Karena itu, kita harus merefleksikan kepentingan ini untuk bangsa Indonesia, teruma umat Muslim. Bagaimana agar jumlah umat yang besar bisa berdampak sepeti ombak dan jangan hanya menjadi riak di samudra," lanjutnya.

Sebagai penggerak sepertiga perekonomian nasional, BUMN disebut telah melakukan sejumlah upaya untuk menghidupkan potensi ekonomi umat yamg halal dan baik. Salah satunya adalah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan BSI sebagai penopang layanan keuangan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong pemerataan ekonomi umat dengan mengintegrasikan pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan program-program milik BUMN. Adapun ekosistem ekonomi syariah didorong pada pengembangan sektor riil, wisata dan rekreasi, digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren.

Erick Thohir menyebut, untuk mencapai tujuan di atas BUMN tidak mungkin bekerja sendiri. Diperlukan dukungan, kolaborasi dan kerja sama yang harmoni dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Tak ketinggalan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya MUI di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. MUI daerah mengemban tugas untuk meyakinkan pentingnya pengembangan potensi industri halal di daerah masing-masing.

Terakhir, dalam paparannya ia menyebut Bangka Belitung (Babel) merupakan salah satu provinsi yang strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan halal yang inklusif. Provinsi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati wisatawan dalam dan luar negeri.

"Babel dapat menunjukkan indahnya hikmah dari industri halal dalam pertumbuhan dan pemerataan eknomi daerah, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Babel sendiri," kata dia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement