Rabu 15 Jun 2022 20:48 WIB

KPK Minta Menteri Baru Segera Lapor LHKPN

Menteri baru diminta KPK laporkan LHKPN.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Hafil
KPK Minta Menteri Baru Jokowi Segera Lapor LHKPN. Foto:   Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kedua kanan) bersama pejabat lama Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni (kanan) bersama pejabat lama Surya Tjandra (kiri) berfoto bersama seusai mengikuti acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, sengketa lahan di masyarakat dan meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat.
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
KPK Minta Menteri Baru Jokowi Segera Lapor LHKPN. Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kedua kanan) bersama pejabat lama Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni (kanan) bersama pejabat lama Surya Tjandra (kiri) berfoto bersama seusai mengikuti acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, sengketa lahan di masyarakat dan meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lupa melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka. Hal tersebut menyusul posisi strategis mereka dalam kaitan penyelenggaraan negara.

"KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati melalui keterangan, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga

Dia mengatakan, pelaporan LHKPN wajib dilakukan setiap penyelenggara negara sebagai komitmen antikorupsi. Dia melanjutkan, LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi mengangkat Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan (mendag). Kursi itu diduduki ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut setelah menggeser posisi Muhammad Lutfi.

Presiden juga mengangkat mantan panglima TNI, Hadi Tjahjanto menjadi menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil. Jokowi juga melantik Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri ATR/BPN, John Wempi Watipo menjadi wakil menteri dalam negeri dan Afriansyah Noor sebagai wakil menteri ketenagakerjaan.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 64 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement