REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto diharapkan menuntaskan kebijakan reforma agraria dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (15/6/2022).
"Setidaknya ada dua tugas utama, satu menuntaskan reforma agraria, dan dua menyelesaikan administrasi pengakuan tanah ulayat dan tanah milik bersama masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia," kata Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof Kurnia Warman saat dihubungi dari Jakarta.
Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan bahwa penggantian Menteri ATR/Kepala BPN menandakan perlunya ada percepatan dalam reforma agraria yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Iwan Setuju bahwa Hadi Tjahjanto memiliki kemampuan dalam memahami wilayah geografis Indonesia dari pengalamannya sebagai Panglima TNI. Namun Iwan menekankan bahwa Hadi perlu memahami lebih lanjut mengenai konflik lahan yang terjadi di lapangan.
"Pengalamannya secara penguasaan geografis tentu ada, penguasaan soal konflik lahan tentu tidak ada, apalagi persoalannya sangat berbeda dan cara menanganinya," kata Iwan.
Hadi Tjahjanto dalam keterangannya seusai dilantik berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Menteri Hadi Tjahjanto saat ditemui usai Acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden juga melantik politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bersama pendampingnya, Hadi berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024.
"Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan," kata Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, presiden menyebutkan alasan pemilihan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN karena latar belakangnya sebagai Panglima TNI yang memiliki pengalaman dalam penguasaan wilayah geografis Indonesia. Presiden meminta Menteri ATR/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
