REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dewan Eropa pada Kamis (17/6/2022) menyatakan keprihatinan mendalam dan mengutuk pasukan pendudukan Rusia di Krimea atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas, termasuk Ukraina dan Tatar Krimea.
Berdasarkan laporan terbaru Sekretaris Jenderal Marija Pejcinovic Buric, Komite Menteri Dewan Eropa mencatat situasi hak asasi manusia di semenanjung telah "memburuk secara signifikan."
Para menteri mendesak pihak berwenang Rusia segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk setempat.
Mereka juga mendesak Rusia membebaskan semua tahanan yang ditahan, memberikan akses organisasi hak asasi manusia internasional ke Krimea dan kota Sevastopol, dan mencabut larangan Mejlis Rakyat Tatar Krimea yang merupakan badan perwakilan dari kelompok etnis Turki.
Pasukan pendudukan Rusia telah menolak akses untuk memverifikasi situasi hak asasi manusia di lapangan secara langsung.
Laporan Buric tentang situasi hak asasi manusia di Krimea dan Sevastopol berfokus pada pertemuan dengan pihak berwenang Ukraina, organisasi non-pemerintah internasional, aktivis hak asasi manusia, dan misi pencarian fakta ke Kyiv.
Situasi Tatar Krimea dan etnis Ukraina berdampak buruk
Laporan itu mengatakan Tatar Krimea dan etnis Ukraina mengalami dampak buruk di bawah kekuasaan Rusia di mana anggota dari dua kelompok itu menentang atau mengkritik Moskow dan pasukan pendudukan.
"Intimidasi, penuntutan, dan pelarangan yang menargetkan Mejlis dan kepemimpinannya telah berdampak buruk pada pelaksanaan hak-hak politik dan sipil masyarakat secara keseluruhan," tulis laporan itu.
Menurut informasi, sekitar 138 Tatar Krimea dan aktivis Ukraina telah ditangkap secara sewenang-wenang dengan tuduhan palsu.
Anggota Muslim dari komunitas Tatar Krimea juga menjadi sasaran yang tidak adil dengan tuduhan berafiliasi dengan organisasi "ekstremis" atau "teroris" di Rusia seperti Hizbut Tahrir.
Mereka telah menjadi sasaran penangkapan di masjid, lembaga pendidikan, dan tempat tinggal yang mencari buku-buku, senjata, dan obat-obatan ekstremis, kata laporan itu.
Intimidasi, pembatasan, dan pelanggaran hak oleh pendudukan Rusia juga mempengaruhi komposisi etnis di semenanjung Krimea.
Rusia secara sengaja menggantikan etnis Ukraina, Tatar Krimea, dan minoritas lain yang melarikan diri ke daratan Ukraina. Komite Menteri juga menegaskan kembali tidak mengakui pencaplokan ilegal Krimea dan Sevastopol oleh Rusia.
Pada tahun 2014, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea Ukraina, sebuah langkah yang secara luas dipandang ilegal oleh komunitas internasional, termasuk Turkiye dan Majelis Umum PBB.
