REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 diarahkan terhadap kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Adapun program prioritas nasional meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah fokus terhadap upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk diantaranya mengenai pengelolaan belanja daerah, komposisi belanja daerah, dan percepatan realisasi belanja daerah yang masih lambat.
“Prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/6/2022).
Menurutnya dalam kurun waktu 11 tahun seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya.
"Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Pada 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar 450 triliun, sekarang sudah Rp 770 triliun. Namun APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat," ucapnya.
Sri Mulyani berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penganggaran di daerah secara lebih tepat dan akuntabel. Apalagi saat ini ada Undang-undang HKPD untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan daerah.
"Bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk bidang keuangan di daerah, kami akan siap membantu dan kita bisa kerjasama," ucapnya.
Sri Mulyani juga berpesan agar para pengelola keuangan di daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperbaiki alokasi belanja. Anggaran perlu berfokus kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar.
"Dalam situasi yang tidak mudah, kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity, sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan Bapak Ibu sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai," pungkasnya.
