REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Kasus temuan sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) yang semakin meluas penyebaranya di Kota Bogor menjadi perhatian sejumlah pihak.
Salah satunya Komisi IV DPRD Kota Bogor, yang meminta agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) benar-benar serius, dan transparan dalam menangani wabah yang tengah menyerang hewan ternak berkuku belah, dan genap.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Rizal Utami mengatakan, soal keamanan kesehatan hewan ternak musti menjadi yang paling utama, agar ada kepastian untuk masyarakat sebelum dikonsumsi. Apalagi, kondisi wabah PMK yang terjadi saat ini jelang Hari Raya Idul Fitri.
“Meski beberapa pakar menyebut PMK tidak menular pada manusia, saya tetap meminta agar DKPP benar-benar bisa menangani masalah ini,” kata Rizal, Ahad (19/6/2022).
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil DKPP untuk meminta keterangan terkait kondisi PMK yang menyerang hewan ternak di Kota Bogor.
“Insya Allah minggu depan akan undang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, kita minta keterangan yang sebenarnya agar tidak ditutup-tutupi,” tegasnya.
Kedua, kata dia keterjaminan kesehatan masyarakat harus jadi nomor satu, karenanya hewan-hewan ternak yang akan di jual pada saat Idul Adha benar-benar terjamin kesehatanya. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus bekerja ekstra, hingga jelang Idul Adha.
Menurutnya, DKPP Kota Bocor menjadi tumpuan untuk melindungi masyarakat tentang kesehatan hewan qurban. Oleh karena itu dinas harus jemput bola, dan tidak boleh menyerah begitu saja terutama dalam mengupayakan vaksin untuk hewan ternak.
“Karena nantinya masyarakat akan dikorbankan, jadi haris bekerja ekstra, agar ada kepastian,” ucapnya.
Sementara itu, DKPP Kota Bogor meminta Pemerintah Pusat dapat memberikan jatah vaksin untuk hewan jenis sapi. Permintaan itu disampaikan menyusul sebanyak 7 ekor sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Bubulak, Kota Bogor dinyatakan positif terjangkit PMK.
“Kami mengusulkan agar sapi-sapi juga di vaksin, disamping diberikan obat-obatan dan vitamin. Karena itu yang terbaik,” kata Kepala DKPP Kota Bogor, Anas S. Rasmana.
Menurut Anas, sebenarnya dalam rapat yang dilakukan secara daring, dirinya sudah pernah mengusulkan pengiriman vaksin untuk hewan. Namun, hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya.
"Yang pasti (vaksin) itu alternatif yang terbaik gitu. Dan lebih bagus lagi, sebelum sapi keluar (dari perternakan), semua hewan yang sehat sudah di vaksin," pungkasnya.
