REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Buldoser ditemukan 100 tahun yang lalu dan telah digunakan di seluruh dunia untuk membangun rumah, kantor, jalan, dan infrastruktur lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Buldoser telah menjadi senjata di tangan pemerintah nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) India untuk menghancurkan rumah dan mata pencaharian komunitas minoritas Muslim.
Pekan lalu, dilansir BBC, Senin (20/6), pihak berwenang di kota Prayagraj (sebelumnya Allahabad) merobohkan rumah aktivis politik Javed Mohammad. Rumah tersebut dituding dibangun secara ilegal namun klaim ini dibantah keluarganya. Para pengkritik mengatakan alasan sebenarnya di balik pembongkaran tidak ada hubungannya dengan dugaan ilegalitas bangunan. Justru karena pemilik rumah vokal dalam mengkritik pemerintah.
Sehari sebelum pembongkaran, polisi telah menangkap Javed Mohammad dan menuduhnya sebagai dalang di balik protes kekerasan di kota oleh Muslim terhadap pernyataan kontroversial tentang Nabi Muhammad oleh Nupur Sharma, mantan juru bicara BJP. Sharma sebelumnya diskors dari partai, tetapi para pengunjuk rasa menuntut penangkapannya.
Para pemimpin BJP telah membela tindakan merobohkan rumah aktivis tersebut, dan mengklaim tidak ada bentuk perlawanan hukum. Penghancuran itu sendiri telah menarik beberapa perbandingan dengan penggunaan mesin berat Israel di wilayah Palestina. Sehingga langkah pemerintah India ini mendapat kritikan tajam dan menjadi berita utama secara global.
Dalam langkah yang jarang terjadi, mantan hakim dan pengacara terkemuka di India menulis surat kepada hakim agung negara itu. Dalam surat disebutkan bahwa penggunaan buldoser adalah subversi yang tidak dapat diterima dari aturan hukum dan mendesak pengadilan untuk bertindak melawan kekerasan dan penindasan terhadap warga Muslim.
Di surat kabar Indian Express, mantan menteri federal Kapil Sibal menulis bahwa buldoser tidak memiliki relevansi dengan struktur ilegal. "Tetapi memiliki relevansi dengan siapa saya dan apa yang saya perjuangkan," tulis surat kabar tersebut.
"Ini memiliki relevansi dengan apa yang saya katakan di depan umum. Ini memiliki relevansi dengan keyakinan saya, komunitas saya, keberadaan saya, agama saya. Ini memiliki relevansi dengan suara perbedaan pendapat saya. Ketika buldoser meruntuhkan rumah saya, ia berusaha untuk menghancurkannya. bukan hanya struktur yang saya bangun, tetapi keberanian saya untuk berbicara."
Penggunaan buldoser juga telah ditentang di Mahkamah Agung. Mahkamah mengatakan penggunaannya harus sesuai dengan hukum dan tidak dapat menjadi pembalasan. BBC dalam laporannya menyebut bahwa pada saat pemilihan majelis di Uttar Pradesh ketika Ketua Menteri Yogi Adityanath mengajukan tawaran untuk pemilihan kembali, sekelompok pendukung membawa buldoser mainan kuning kecil.
Melambaikan ekskavator plastik di udara, mereka menari di depan kamera televisi, menyanyikan "woh bulldozerwala baba phir se aayega (buldoser itu baba akan kembali)". "Bulldozer baba" adalah nama yang diberikan kepada Adityanath oleh pers lokal, tetapi nama itu terhenti setelah saingan utamanya Akhilesh Yadav menggunakannya pada rapat umum.
Yadav telah menggunakannya untuk mengejek, tetapi jurnalis senior Sharat Pradhan mengatakan BJP telah mengubahnya untuk keuntungan mereka karena hal tersebut menambah citra orang kuatnya. Di banyak kota, buldoser diparkir di rapat umum pemilihan Adityanath dan setelah dia menang, mesin diarak di depan gedung majelis negara bagian dalam perayaan.
Jurnalis senior Alok Joshi mengatakan Adityanath pertama kali memerintahkan penggunaan buldoser sebagai hukuman dua tahun lalu terhadap penjahat terkenal Vikas Dubey, yang dituduh membunuh delapan polisi, dan politisi gangster Mukhtar Ansari.
Video pembongkaran properti mereka diputar ulang di televisi nasional dan membuat pemerintah dikagumi oleh warga karena mengambil sikap tegas terhadap penjahat. "Namun sekarang semakin sering digunakan sebagai taktik untuk mengintimidasi oposisi dan kritikus pemerintah, terutama Muslim," kata Joshi.
Pemerintah India kini telah mengubah buldoser menjadi senjata ampuh, mengesampingkan hukum negara dan menggunakannya untuk memperkuat politik kebencian terhadap Muslim.
