REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menanggapi pidato Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung Jakarta pada Selasa (21/6/2022). Menurut Hendri, ada beberapa hal yang ia soroti dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan itu.
“Pada saat pidatonya di Rakernas di Lenteng Agung itu, saya catat ada dua hal penting unjuk giginya,” kata Hendri Satrio, Rabu (22/6/2022).
Pertama, betapa power fullnya PDIP sebagai pemenang pemilu dan bisa mencalonkan presidennya sendiri, sehingga menyoroti keberadaan koalisi-koalisi partai dianggap oleh Megawati tidak pas dalam sistem pemerintahan Indonesia.
“Ini sangat mungkin dikatakan oleh Ibu Mega, karena posisi PDI Perjuangan yang memang jauh di atas partai politik lainnya yang masih membutuhkan koalisi,” kata Hendri.
Baca juga : Tegaskan PDIP tidak akan Berkoalisi dengan PKS, Hasto Ucapkan Selamat
Kedua, bagaimana Megawati tidak pernah takut kehilangan kadernya. Pernyataannya ini menyoroti adanya kader PDIP yang dilirik oleh partai-partai lain untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dalam pidatonya kata Hendri, Megawati tampak jengkel dan menekankan bahwa dia lebih mengutamakan keberlangsungan partainya daripada manuver kadernya.
Sebagaimana dikutip dari video pidatonya, Megawati menekankan bahwa yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari partainya adalah ketua umum partai. Mereka yang nakal, Megawati tidak segan-segan untuk memecatnya.
“Itu yang menurut saya perlu dicatat bagaimana unjuk gigi Megawai kemarin, kepada parpol lain dalam kehidupan negara Indonesia,” kata Hendri.
Hendri juga lantas menyoroti video yang diunggah Puan Maharani tentang Presiden RI yang menemui Megawati sebelum Rakarnas berlangsung. Hendri memandang video tersebut sangat tidak elok, apalagi diunggah di media sosial yang menunjukkan bagaimana orang nomor satu di Indonesia itu nampak patuh di hadapan seorang Ketua Umum Partai.
Baca juga : Belum Pernah Saya Melihat Ibu Mega Semurka Itu...!
“Itu secara internal politik PDIP hal biasa, karena posisi Pak Jokowi sebagai petugas partai. Tapi di ranah pemerintahan berpolitik praktis ini sebuah video yang menurut saya tidak patut dipertontonkan,” kata Hendri.
