REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bogor secara perdana melakukan kick off percepatan penurunan menuju zero new stunting di Jawa Barat pada tahun 2023, di IPB International Convention Center (IICC), Kamis (30/6/2022). Kegiatan ini menghadirkan IDI di enam kota/kabupaten yang masuk regional IV di Jawa Barat.
Ketua IDI Kota Bogor, Ilham Chaidir, mengatakan berdasarkan data Penimbangan Balita (BPB) Kota Bogor pada 2022 tercatat sebanyak 2.723 anak balita yang mengalami stunting, atau setara 3,74 persen. Dalam kesempatan ini, IDI berkontribusi dalam pencegahan stunting.
“Karena masalah stunting merupakan program yang sangat penting bagi Pemprov Jabar, dalam hal ini Jabar for zero stunting. Disini banyak hal berkaitan dengan banyaknya kasus yang tidak terdeteksi,” ujar Ilham, Kamis (30/6/2022).
Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara bersama-sama secara signifikan, dan bagaimana IDI berperan aktif dalam informasi kepada masyarakat dalam pencegahan stunting. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi garda terdepan dokter baik yang bertugas di puskesmas, atau klinik.
Ada beberapa upaya dasar yang dapat dilakukan dalam pencegahan stunting, perrama pengukuran hingga penyuluhan kepada ibu pada hari pertama melahirkan. “Bagaimana upaya pencegahan sedini mungkin agar tak ada lagi yang melahirkan generasi yang kekurangan gizi,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, menjadi point penting bagi seluruh masyarakat, dan harus disadari tidak bisa hanya melibatkan tenaga kesehatan saja dalam mencegah stunting di Kota Bogor. Terutama IDI sebagai organisasi profesi menggaet pihak-pihak lain, salah satunya Bank Jabar yang juga perhatian terhadap pencegahan stunting.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, kick off tersebut menjadi awal gerakan pencegahan stunting di Kota Bogor dengan target zero kasus.
Menurutnya, saat ini angka prevalensi stunting Kota Bogor sendiri sebenarnya berada di bawah 10 persen. Namun demikian, Pemkot Bogor harus menyeleraskan target penurunan angka kasus stunting Pemprov Jabar, maupun secara nasional. “Mudah-mudahan dengan langkah sosialisasi, pencegahan pernikahan di bawah usia, kemudian dengan meningkatkan kesehatan bagi calon pengantin, ibu dan anak serta meningkatkan fasilitas faskes Puskesmas dan Pustu, dapat menurunkan tingkat stunting di Kota Bogor,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru'yat, menjelaskan dalam upaya pencegahan stunting, Pemprov Jabar memiliki program zero stunting pada tahun 2023 dengan prevalansi 19,4 persen, sedangkan pada tahun 2021 kondisi stunting masih menyentuh 24, 5 persen. “Sebuah tantangan setiap tahun harus menurunkan 3,5 persen prevalansinya. Selama ini penurunan dari 2109 hingga 2021 hanya bisa satu persen,” katanya.
Berdasarkan data studi status gizi Indonesia (SSGI) 2021 daerah perkotaan di Jawa Barat, ada 9 daerah yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, dirangking berdasar angka prevalensi tertinggi hingga terendah meliputi Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kuningan, Subang. Dilanjut Kota Bogor, Ciamis, Indramayu, Kota Bekasi serta Kota Depok. Kota Cimahi yang berprevalensi 19,9 persen dan Kota Sukabumi yang berprevalensi 19,1 persen.
