REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kementerian Keuangan melaporkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp 27,2 miliar untuk melanjutkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan Distrik Oecusse, Timor Leste.
"Pembangunan PLBN Terpadu Napan merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk mewujudkan nawa cita pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu membangun dari daerah pinggiran atau terdepan," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kementerian Keuangan Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis (30/6/2022).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan proyek strategis PLBN di NTT pada 2022. Catur menjelaskan dengan pagu APBN yang dikucurkan sebesar Rp 27,2 miliar maka realisasi pelaksanaan anggaran untuk pembangunan PLBN Terpadu Napan sebesar 68,13 persen. Total keseluruhan pembiayaan selama 2020-2022 sebesar Rp 106,2 miliar.
Pihaknya mencatat hingga Juni 2022, pengerjaan fisik pembangunan PLBN tersebuttelah mencapai 90,6 persen. Ia menjelaskan pembangunan PLBN Terpadu Napan maka jumlah PLBN yang dibangun dengan megah di NTT sebanyak empat PLBN. Tiga lainnya yang sudah dibangun yaitu PLBN Mota'ain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Catur mengatakan pembangunan infrastruktur strategis itu merupakan bagian dari kinerja APBN untuk percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatdi NTT. Hadirnya proyek tahun jamak itu, kata dia juga tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat karena menyerap tenaga kerja sehingga menjadi sumber penghasilan masyarakat.
Lebih lanjut Catur juga mengajak masyarakat agar turut serta mengawal pelaksanaan anggaran untuk proyek tersebut guna memastikan pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan target yang ditentuka.
"Pembangunan infrastruktur dengan APBN tentu perlu dikawal bersama. Sebab APBN merupakan milik bersama sehingga harus dipastikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sendiri," kata Catur.
