Jumat 01 Jul 2022 18:21 WIB

Hewan Ternak di Jabar yang di PMK Baru 40 Persen, DKPP Jabar Evaluasi Daerah

Jabar saat ini telah mendapat vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 119.200 dosis

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada hewan ternak sapi di salah satu peternakan sapi perah di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/6/2022). Provinsi Jawa Barat mendapatkan jatah dosis vaksin untuk mencegah penularan PMK dari Kementerian Pertanian sebanyakl 120.000 dosis vaksin untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di Jabar.
Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada hewan ternak sapi di salah satu peternakan sapi perah di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/6/2022). Provinsi Jawa Barat mendapatkan jatah dosis vaksin untuk mencegah penularan PMK dari Kementerian Pertanian sebanyakl 120.000 dosis vaksin untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di Jabar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, mengumpulkan semua kabupaten/kota terkait vaksinasi penyakit kuku dan mulut (PMK), Jumat (1/7/2022). Menurut Kepala DKPP, M Arifin Soedjayana, pihaknya mengumpulkan semua daerah untuk melakukan evaluasi dengan kabupaten/kota terkait penyerapan vaksin yang baru 40. "Jadi kita ingin tahu apa masalahnya. Katanya butuh vaksin tapi ternyata kunaon rada hese (kenapa susah, red) penyerapannya," ujar Arifin. 

Arifin menjelaskan, posisi Jabar saat ini telah mendapat vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 119.200 dosis. Namun, pencapaian yang dilaporkan pada posisi 32.034 hewan yang divaksin. Sementara, yang masuk ke laporan sistem nasional atau laporan onlinebaru 8 ribuan. 

Baca Juga

"Jadi baru 28,63 persen kalau sampai 28 Juni. Nah Per juli sudah 45 ribuan hewan yang divaksin dari hasil laporan teman-teman. Itu yang terlaporkan manual tapi kalau melihat di Sisnas masih upload data," paparnya.

Arifin menjelaskan, saat bertemu dengan kabupaten/kota pihaknya menanyakan berbagai kendala yang ditemui di lapangan sehingga serapannya belum optimal. 

"Salah satu kendalanya, sapi perah tadinya kan kita prioritas untuk divaksin. Nah saat sapi perah mau divaksin ternyata sudah ada yang terkena PMK satu kan ga bisa vaksin jadinya harus yang sehat," katanya.

Menurut Arifin, kalau dalam satu kandang ada 100 ekor ternak dan satu saja ada yang terkena maka tak bisa masuk prioritas vaksinasi."Karena, vaksinasi hanya untuk yang sehat jadi ini kendala," katanya.

Kendala lainnya, kata dia, berdasarkan laporan kabupaten/kota untuk sapi potong tak tersentral atau tercecer di beberapa lokasi. Jadi, mereka kesulitan untuk percepatan.  "Kami sudah minta bantuan ke petugas dan yang terkait. Kami sudah menegaskan ke daerah kalau butuh bantuan silahkan sampaikan jadi ada bantuan dr provinsi, fakultas peternakan, dokter hewan dan lainnya. Itu kendalanya," katanya.

Ada juga, kata dia, daerah yang berhenti melakukan vaksinasi setelah tak ada sapi perah dan bibit yang harus divaksin. Untuk kasus seperti ini, ada intruksi kalau vaksinasi dilakukan ke hewan yang rentan lalu lintas PMK. 

Terkait kasus hewan yang terkena PMK, kata dia, saat ini di Jabar ada 31 ribu kasus PMK. Sedangkan tingkat kesembuhannya 25 persen. "Hari ini kami menggelar rapat percepatan sedang di konsolidasikan selain evaluasi. Jadi tingkat capaian vaksinasi bisa meningkat. Targetnya 119 ribu vaksin bisa beres diberila sebelum Idul Adha," paparnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement