REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya tengah mematangkan rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) menggunakan skema anggaran KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Swasta. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Irvan Wahyudrajad menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan Rusunami tersebut.
"Kami arahnya ke depan Rusunami bekerja sama dengan pengembang maupun perbankan untuk kredit murah dengan jangka waktu yang lama, mereka (warga) bisa memiliki rusun," kata Irvan, Senin (4/7/2022).
Irvan menjelaskan, Rusunami tersebut disiapkan bagi warga yang keluar dari status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sebelumnya tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Penyediaan Rusunami tersebut, lanjut Irvan, agar peruntukan Rusunawa tepat sasaran, yakni hanya untuk orang-orang yang tidak mampu.
"Sehingga Rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah, untuk bisa memiliki Rusunami dengan dibantu oleh aset-aset kita yang bisa dibangun oleh pengembang, swasta, atau KPBU, dengan perbankan yang menyediakan suku bunga rendah," ujar Irvan.
Irvan memastikan, Pemkot akan menyiapkan skema pembayaran Rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah. Ini diharapkan supaya warga Surabaya bisa memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan mereka.
"Jadi misal SKBG-nya (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) sampai 60 tahun, dia (warga) nyicilnya mungkin 30 tahun. Mungkin kalau Rp500 ribu per bulan itu bisa mampu mereka," kata Irvan.
Irvan menjelaskan, Pemkot Surabaya menyiapkan sembilan titik lokasi pembangunan Rusunami dengan total 31 blok. Pembangunan Rusunami tersebut bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya.
"Rencananya mulai tahun depan. Ada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu," ujarnya.
Irvan mengaku, Pemkot Surabaya juga terus berupaya mengentas warga yang tinggal di Rusunawa agar segera terlepas dari status MBR. Salah satunya yakni melalui pemanfaatan lahan aset milik pemkot untuk digunakan program padat karya.
"Semua warga yang tinggal di Rusunawa kami data, apa yang diinginkan. Jadi warga yang tidak punya kerja, apakah itu orang tua atau anaknya," kata dia.
