REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Priyantono Oemar, Jurnalis Republika
Pada 1930, M Tabrani mendirikan Partai Rakyat Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaannya, Tabrani membuat garis perjuangan partai ini bahwa semua elemen penduduk di Indonesia (orang Belanda, Cina, Arab, Indo-Eropa, Indo-Cina, Indo-Arab, dan sebagainya) harus menjadi warga negara yang memiliki hak yang sama. Ia pernah menjadi pemred Hindia Baroe yang berkantor di Jl Gunung Sahari, menjadi pemred Pemandangan yang berkantor di Jl Senen Raya. Lalu ia banyak aktif di Jl Kramat Raya ketika membuka kursus jurnalistik dan kegiatan partai.
Ketika menjabat sebagai Kepala Urusan Minoritas (dulu: Minoriteit) Kementerian Dalam Negeri, juga melanjutkan garis perjuangan partainya dulu, membangun kesetaraan warga negara, ketika UU Kewarganegaraan yang sudah ada tak dapat dijalankan karena adanya agresi militer Belanda. Sejak Sekutu masuk Indonesia, banyak warga Cina di Indonesia yang berlindung pada Sekutu. Hal inilah yang membuat warga Cina menjadi korban ketika orang-orang Republik menyerbu wilayah yang diduduki Sekutu.
Di Tangerang, misalnya, ada sekitar 40 ribu orang Cina pada 1946. Sebanyak 70-100 di antaranya, menurut Palang Merah Indonesia, terbunuh. Tapi, Sekutu menyebutkan, orang Cina yang terbunuh mencapai 600 jiwa.
Tabrani, atas nama pemerintah, meminta maaf atas konflik-konflik seperti ini. Di hadapan warga Cina, ia menyatakan, “…saya jamin itu tidak pernah menjadi keinginan rakyat Indonesia. Unsur-unsur jahat yang mengambil keuntungan….”
BACA JUGA: Pak Anies, Tabrani Juga Layak Mendapat Nama Jalan atau Gedung Olahraga di Jakarta
Membuka lembaran baru, menurut Tabrani, syarat utama untuk menyelesaikan persoalan minoritas adalah adanya keamanan dan kepastian hukum. Ini terkait dengan kesejahteraan rakyat. Sebab jika ada kemiskinan, keamanan dan kepastian hukum susah diwujudkan. Karenanya, Tabrani menyarankan agar kaum minoritas juga memberikan upaya terciptanya kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dinilai Tabrani menjadi salah satu strategi untuk menghalau pengaruh komunisme. Selain itu program untuk pemuda juga harus dibuat. Menurut Tabrani, kemiskinan adalah tempat terbaik berkembangnya komunisme. Agar para pemuda tidak bertekuk pada komunisme, mereka harus dibuat sibuk dengan berbagai kegiatan: olahraga dan membaca.
“Anak laki-laki harus belajar dan berolahraga. Jika mereka pulang ke rumah dalam keadaan sudah lelah di malam hari, maka mereka tidak punya waktu untuk hal-hal yang salah lagi,” kata Tabrani.
Selama menjadi Kepala Urusan Minoriteit Kementerian Dalam Negeri, Tabrani mendapat pujian dari masyarakat Cina, karena tindakan yang telah ia lakukan melampaui apa yang seharusnya dilakukan oleh menteri negara yang mengurusi minoritas. Sejak Kabinet Sjahrir III (Oktober 1946--Juli 1947), pemerintah memiliki menteri negara yang mengurusi masyakarat minoritas. Lalu ketika Tabrani menjadi kepala Urusan Minoriteit Kementerian Dalam Negeri, di kabinet Amir Syarifuddin (Juli 1947--Januari 1948) juga masih ada Menteri Negara Urusan Minoritet. Di kabinet Sjahrir III menterinya Tan Po Gwan, di kabinet Amir Syarifuddin menterinya Siauw Giok Tjhan.
Membela masyarakat Cina juga sudah dilakukan oleh Tabrani ketika ia menjadi Ketua Permimpunan Wartawan Asia, yaitu asosiasi wartawan di Batavia di tahun 1920-an yang beranggotakan wartawan pribumi, Arab, dan Cina. Ada wartawan Cina yang terkena kasus delik pers, dan Tabrani sebgai ketua, tampil membelanya.
Tabrani adalah aktivis Jong Java yang kemudian menadi wartawan Hindia Baroe dan menjadi ketua Panitia Kongres Pemuda Indonesia Pertama 1926. Kongres ini untuk menggaungkan persatuan Indonesia, sehingga organisasi kedaerahan perlu mendukung persatuan Indonesia ini. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan kongres, Tabrani juga sudha mencteuskan perlunya bahasa persatuan yang ia beri nama bahasa Indonesia. Pemikiran ini kemudian ia bawa ke panitia kecil ketika membahas ikrar pemuda, bahwa sebaiknya nama bahasa persatuan bukan bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia.
Di republika.co.id, Ahad (26/6), telah disebutkan Tabrani juga aktif di Kerukunan Kaum Betawi sebagai sekretaris pertama pada 1925 dan 1926. Ia juga aktif memperjuangkan perbaikan kampung di Jakarta pada 1936. Ia juga aktif di kesebelasan VIJ, cikal bakal Persija.
