REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menyusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan sebagai pedoman untuk mewujudkan daerah yang bisa mandiri pangan.
"Urusan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Dampak ketahanan pangan itu bukan hanya sebatas pada pangan itu sendiri namun juga soal pertahanan dan keamanan secara umum. Untuk itu urusan pangan perlu ada peta jalannya," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Selasa (5/7/2022).
Ia menjelaskan, untuk kajian rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan sudah tahan laporan akhir. Hal itu diharapkan akan menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan itu sendiri.
"Dalam peta jalan yang tengah tahap laporan akhir kajian itu menjadi pedoman menentukan kebijakan baik dalam jangka pendek maupun panjang," jelas dia.
Menurutnya dalam hal ketahanan pangan ada tiga pilar penting yang menjadi perhatian yakni terkait ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatannya. "Jadi ketiga pilar tersebut memiliki hubungan yang erat karena selain ketersediaan pangan cukup atau mandiri namun keterjangkauan dan pemanfaatannya juga perlu sejalan," jelas Heronimus.
Untuk mewujudkan tiga pilar ketahanan pangan, perlu gerakan bersama baik provinsi dan kabupaten melalui peta jalan yang disusun tersebut. "Berhubung keterbatasan SDM dan anggaran, memang untuk peta jalan masih fokus infrastruktur pendukung. Fokus ke infrastruktur pendukung karena dinilai memiliki peranan penting dan strategis," kata dia.
Dalam rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan mengeluarkan sejumlah analisa data dan proyeksi pangan, rekomendasi dan pihak terkait mana saja yang bisa andil untuk melakukan rencana aksi sebagaimana peta jalan yang telah dibuat.
