REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos). Dia menilai, digitalisasi bansos mampu mengatasi kendala bansos yang selama ini sering terjadi.
Kendala antara lain mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos," kata Muhadjir dikutip dari website Kemenko PMK, Selasa (12/7/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia ada 204 juta dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler. Muhadjir menilai dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.
"Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi," katanya.
Muhadjir mengatakan, bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017. Namun, masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH.
Selain itu, kata Muhadjir, masih sering terjadi kendala sistem penyaluran bansos non-tunai. Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.
"Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil," ujar Muhadjir.
Dia menambahkan, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.
Area pertama mencakup peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi.
"Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi-inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital," katanya.
Sementara itu, Mantan Menteri Pendidikan ini menilai keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antar kementerian. Tanpa koordinasi yang baik antar kementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.
"Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras," kata dia.
