REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pertimbangan usulan pembentukan Jakarta Raya yang terdiri dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor yang diungkapkan Wali Kota Depok Mohammad Idris. Nasdem mengaku belum dengar.
"Nasdem belum mendengar (resmi) soal Jakarta Raya ini. Terkait usulan itu kami harus cek dulu apa pertimbangan-pertimbangan dari Wali Kota Depok memunculkan isu ini," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta,Wibi Andrino saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, banyak variabel yang harus dikaji dari penyatuan wilayah Jakarta dan daerah penyangga menjadi Jakarta Raya. Hal ini bukan hanya menyatukan luas wilayah per kilometer, namun juga menyatukan warga masyarakat hingga pemerintahan."Itu bagaimana bentuknya? Kan ada pemerintahannya bagaimana? PNS-nya bagaimana? Lalu pemilunya seperti apa nanti? Banyaklah," katanya.
Karena itu harus ada penelitian lebih lanjut secara scientific dan secara detail agar kebijakan penggabungan itu bisa komperhensif.Terkait dengan persoalan pemerataan pembangunan yang digulirkan oleh wali kota Depok sebagai dasar usulan tersebut, Wibi menegaskan, pemerataan pembangunan variabelnya bukan hanya penyatuan wilayah administrasi saja namun bagaimana political will atau kebijakan-kebijakan pemerintahan lokal di masing-masing wilayah menunjang sektor ekonomi.
Dia mencontohkan Depok yang harus dilihat terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di sana termasuk masalah yang ada dan apa yang bisa Jakarta bantu."Selama ini kan sudah ada bantuan. Jakarta ini sebagai 'melting pot' dari segi perekonomian, warga Depok banyak yang kerja di Jakarta," katanya.
Contoh pertumbuhan hunian ketika rumah di Jakarta mahal otomatis yang kerja di Jakarta lebih nyaman mencari rumah di Depok. "Dan jadi bertumbuh kan?," kata dia.
Dengan berbagai gambaran itu, sebenarnya bisa secara administratif tidak tergabung namun aspek lain yang terhubung.
