Jumat 15 Jul 2022 00:30 WIB

Sri Lanka Perpanjang Jam Malam di Distrik Kolombo Hingga Jumat Pagi

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memantai situasi Sri Lanka

Red: Nur Aini
Sri Lanka telah memberlakukan kembali jam malam di distrik Kolombo hingga Jumat pagi (14/7/2022), ketika orang-orang di negara kepulauan itu menunggu pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri ke Maladewa pada Rabu setelah krisis ekonomi memburuk.
Sri Lanka telah memberlakukan kembali jam malam di distrik Kolombo hingga Jumat pagi (14/7/2022), ketika orang-orang di negara kepulauan itu menunggu pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri ke Maladewa pada Rabu setelah krisis ekonomi memburuk.

REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sri Lanka telah memberlakukan kembali jam malam di distrik Kolombo hingga Jumat pagi (14/7/2022), ketika orang-orang di negara kepulauan itu menunggu pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri ke Maladewa pada Rabu setelah krisis ekonomi memburuk.

Juru bicara Kepolisian Sri Lanka Nihal Thalduwa mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa situasi di negara itu mulai tenang pada Kamis pagi (14/7/2022) dan jam malam telah diberlakukan di distrik Kolombo.

Baca Juga

Departemen Informasi Sri Lanka mengatakan jam malam akan tetap berlaku mulai Kamis siang hingga Jumat pagi waktu setempat. Thalduwa juga mengkonfirmasi satu orang tewas dalam bentrokan hari Rabu antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa.

Pada Rabu, bentrokan meletus di dekat gedung parlemen, dengan beberapa orang terluka dari kedua belah pihak. Rajapaksa, yang melarikan diri dari negara itu, menunjuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe untuk "melaksanakan kekuasaan, tugas & fungsi Kantor Presiden yang berlaku mulai 13 Juli 2022." Rajapaksa telah melarikan diri ke Maladewa dan saat ini dalam perjalanan ke Singapura, menurut media lokal.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis mengatakan dia terus mengikuti situasi di Sri Lanka dengan sangat cermat.

"Penting bahwa akar penyebab konflik dan keluhan pemrotes harus ditangani. Saya mendesak semua pemimpin partai untuk merangkul semangat kompromi untuk transisi yang damai dan demokratis," katanya di Twitter.

Pada Kamis, wartawan lokal mengatakan pengunjuk rasa telah memutuskan untuk mundur dari gedung-gedung pemerintah yang mereka tempati dan menyerahkannya kembali kepada pihak berwenang.

"Para pengunjuk rasa memutuskan untuk menyerahkan gedung-gedung pemerintah yang mereka tempati, termasuk Rumah Presiden, Sekretariat Presiden, dan Kantor Perdana Menteri, yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian," kata Dinesh De Alwis, seorang jurnalis, kepada Anadolu Agency.

Dia juga mengatakan "kebingungan" terjadi di antara orang-orang, tetapi "mungkin secara bertahap berkurang ketika presiden terbang ke Singapura, mereka berharap pengumuman pengunduran diri terjadi di sana."

Di tengah protes massal setelah krisis ekonomi yang memburuk, Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan pada Sabtu bahwa presiden akan mengundurkan diri pada 13 Juli. Perkembangan itu terjadi setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana kepresidenan di Kolombo dan juga membakar rumah perdana menteri.

Lumpuh oleh kekurangan devisa setelah runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata, negara pulau berpenduduk 22 juta orang itu telah gagal membayar semua utang luar negerinya. Mereka tidak mampu membayar bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, yang mengakibatkan protes anti-pemerintah.

Kurangnya bahan bakar untuk menjalankan pembangkit listrik pada gilirannya menyebabkan pemadaman listrik setiap hari. Sekolah telah ditutup dan pegawai negeri telah diminta untuk bekerja dari rumah.

Pemerintah sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout. Para pengunjuk rasa menyalahkan dinasti politik Rajapaksa atas krisis tersebut, dan salah satu saudara Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Mei. Protes berbulan-bulan menuntut pengunduran diri Presiden Rajapaksa, yang pemerintahnya disalahkan atas salah urus keuangan Sri Lanka yang kronis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement