REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Musyawarah Nasional Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) digelar mulai 15 hingga 17 Juli 2022 di Hotel Mercure Jakarta. Munas petani sawit yang dibuka oleh Kemendagri Tito Karnavian ini dihadiri lebih sepuluh ribu peserta mulai bupati hingga camat sampai kepala desa. Selain Mendagri, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan juga hadir memberikan materi pengendalian ekspor sawit Indonesia.
Di sela acara, Pj Bupati Muba H Apriyadi yang juga hadir di Munas AKPSI, Sabtu (17/7/2022), mengungkapkan siap berkiprah memajukan petani sawit. Ia memastikan munas sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit.
"Musyawarah Nasional ini sangat penting, karena ini merupakan wadah kita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang daerahnya penghasil sawit. AKPSI bisa bisa jadi sarana bersinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit," ujarnya.
Apriyadi juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus memperjuangkan hak masyarakat yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan kelapa sawit, baik yang terkait dengan plasma atau lain sebagainya."Ini akan terus kita kawal agar bisa direalisasikan dan dinikmati oleh masyarakat secara merata," imbuhnya.
Di tempat sama, Plt Kepala Dinas Perkebunan, Muba, Akhmad Toyibir komit akan lebih memaksimalkan perbaikan tata kelola sawit mulai dari hulu dan hilir.
"Pemkab Muba akan terus mendorong perbaikan tata kelola sawit, terlebih Muba ini telah menjadi percontohan dan berhasil melaksanakan program peremajaan kelapa sawit atau replanting," ungkap Plt Kadisbun Akhmad Toyibir.
Lanjutnya, Pemkab Muba sebagai Kabupaten dengan luas area replanting kelapa sawit terluas se Indonesia akan berkomitmen menjadikan petani kelapa sawit lebih sejahtera dengan peningkatan harga TBS yang akan lebih baik lagi. "Ini juga sudah menjadi komitmen prioritas Pj Bupati Apriyadi," ungkap dia.
Sebelumnya, dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengajak jajaran pemerintahan yang wilayahnya didominasi areal perkebunan sawit untuk maksimal mendorong tata kelola sawit menjadi lebih baik. Ia memaparkan pembangunan berkelanjutan pemerintah desa yang sudah dilakukan Presiden RI Joko Widodo. Karenanya Tito meminta pemerintah daerah mendukung langkah ini.
"Dukungan pemerintah sangat penting, ini juga bagian upaya peningkatan pendapatan daerah yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat," ucapnya.
