REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak akan dicabut jika Moskow mengajukan syarat kepada Ukraina dalam proses negosiasi damai. Uni Eropa diketahui telah menerapkan sanksi paling keras terhadap Rusia, yakni berupa embargo minyak.

“Bagian dari kenyataan baru adalah bahwa Uni Eropa juga telah berkonsolidasi. Ia telah bereaksi terhadap agresi Rusia dengan suara bulat dan memberlakukan sanksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Scholz, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS, Senin (18/7/2022).

Menurut Scholz, Uni Eropa sudah menyadari bahwa sanksi terhadap Rusia berpotensi harus dipertahankan dalam waktu lama. “Jelas bahwa tidak satu pun dari sanksi ini akan ditarik jika perdamaian didikte oleh Rusia. Tidak ada jalan lain bagi Rusia untuk mencapai kesepakatan dengan Ukraina selain yang dapat diterima Ukraina,” ucapnya.

Ia menegaskan, Uni Eropa akan terus mendukung dan menyokong Ukraina dengan bantuan ekonomi, kemanusiaan, keuangan, dan senjata. “Pada saat yang sama, kami menjamin bahwa NATO tidak akan menjadi bagian dari perang,” ujar Scholz.

Uni Eropa diketahui telah memberlakukan beberapa paket sanksi terhadap Rusia. Mereka membidik berbagai sektor, terutama energi. Pada 31 Mei lalu, Uni Eropa menyetujui embargo parsial terhadap komoditas minyak Rusia.

Hungaria, Slovakia, serta Republik Ceko diberi pengecualian dan tetap diperkenankan memperoleh pasokan minyak Rusia yang dikirim lewat pipa Druzhba. Keputusan embargo bertujuan menghentikan 90 persen impor minyak mentah Rusia ke 27 negara anggota Uni Eropa. Hal itu diharapkan berlaku penuh akhir tahun ini.

Embargo yang dilakukan perhimpunan Benua Biru akan menjadi sanksi paling keras terhadap Moskow sebagai konsekuensinya menyerang Ukraina. Namun di sisi lain, sanksi tersebut bakal turut mempengaruhi Uni Eropa.

Pada 2020, Rusia merupakan pemasok seperempat impor minyak Uni Eropa. Eropa adalah tujuan hampir separuh dari ekspor minyak mentah dan produk minyak Rusia.