REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan akuntabilitas pembangunan di provinsi itu. "BPKP Sulbar diminta awasi akuntabilitas pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan," kata penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, di Mamuju, Selasa (20/7/2022).
Ia mengatakan, BPKP Sulbar diharapkan menjadi kekuatan eksekutif dalam melakukan pengawasan terkait dengan persoalan akuntabilitas. Menurut dia, pemerintah mesti memaksimalkan pengawasan pembangunan agar pembangunan berjalan baik untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Ia juga meminta agar BPKP Sulbar dapat memaksimalkan pengawasan bangunan milik pemerintah agar bangunan pemerintah yang dibangun tidak rawan runtuh karena Sulbar adalah daerah gempa terjadi. "Bangunan pemerintah di Sulbar banyak yang tidak kuat menahan gempa ditambah lagi pengawasan bangunan tidak maksimal dilaksanakan, sehingga ini mesti dievaluasi dengan meningkatkan pengawasan pembangunan bangunan pemerintah," katanya.
Gubernur menyampaikan, pemerintah Sulbar akan bersurat ke BPKP Sulbar untuk meminta BPKP melakukan kualifikasi struktur bangunan pemerintah agar lebih tahan gempa. Ia juga meminta agar pemerintah ditingkat kabupaten dapat bersama berkolaborasi mensukseskan pembangunan yang dijalankan pemerintah Sulbar. "Tanpa kolaborasi pembangunan tidak akan maksimal dijalankan, sehingga pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah ditingkat pusat mesti melakukan kolaborasi dalam menyukseskan pembangunan yang dijalankan," katanya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar Hary Bowo mengatakan BPKP Sulbar akan memaksimalkan tugasnya melakukan pengawasan akuntabilitas proyek pembangunan dan desain bangunan milik pemerintah di Sulbar. "BPKP Sulbar juga akan memaksimalkan pengawasan pembangunan pemerintah Sulbar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki," katanya.
