REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertemukan perwakilan nelayan dari Front Nelayan Bersatu (FNB) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BPH Migas di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/7). Pertemuan dilakukan untuk mencari solusi atas keluhan nelayan 100 GT ke atas, terkait tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar industri.
Pada kesempatan itu, nelayan menyampaikan keberatannya atas harga solar industri yang mencapai Rp 16 ribu per liter. Terlebih, saat ini harga ikan hasil tangkapan justru menurun.
Riswanto, salah satu nelayan mengungkapkan, dengan kebutuhan solar kapal 100 GT yang mencapai 40 kilo liter untuk masa melaut selama dua bulan, kenaikan harga solar industri dinilai memberatkan biaya operasional.
“Dengan estimasi hasil tangkapan sebesar 50 ton, hitung-hitungan kami masih merugi bapak. Nah, dari pada rugi, kapal hanya disandarkan saja alias tidak melaut. Nelayan dan ABK nganggur semua. Kami mohon pemerintah mengeluarkan kebijakan harga khusus untuk solar industri,” ungkap Riswanto nelayan asal Tegal Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers KSP pada Kamis (21/7/2022).
Menanggapi hal itu, Dirjen BPH Migas Patuan Alfon menyampaikan, penetapan harga solar industri sebesar Rp 16 ribu per liter sudah sesuai ketentuan. Untuk memberikan harga khusus bagi nelayan 100 GT ke atas, dibutuhkan intervensi kebijakan. Sementara dalam kaitan pasokan, Patuan memastikan sampai saat ini masih aman.
“Dari 2,6 juta kiloliter yang disiapkan, 2,2 juta untuk tangkap dan 400 ribu kiloliter untuk budidaya. Sejauh in pasokan masih aman,” jelas Patuan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, tidak mudah memberikan harga khusus untuk solar industri karena terkait harga keekonomian atau pasar. Namun demi kepentingan yang lebih besar, kata dia, bukan tidak mungkin pemerintah akan memberikan harga khusus pada nelayan.
“Nelayan ini kerjanya banyak menghidupi orang. Program pemerintah penurunan stunting ini juga butuh ikan sebagai nutrisi. Saya akan bekerja keras dan berjuang membantu nelayan mendapatkan harga khusus untuk solar industri,” kata Moeldoko.
Karena itu, KSP pun akan segera menggelar rapat bersama Kementerian ESDM terkait hal ini. “Saya segera rapatkan dengan Kemen ESDM, karena ini perlu kebijakan khusus,” ujarnya.
Moeldoko juga memastikan, KSP peduli dan menangkap isu-isu yang berkaitan dengan nelayan. Ia mencontohkan, KSP telah menginisiasi kesepakatan antar kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah dalam penyediaan solar subsidi bagi nelayan 30 GT.
“Kesepakatan itu, sudah ditandatangani di Batam dua bulan lalu. Kita saat ini mengawal tindaklanjutnya,” kata Moeldoko.
