REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut, kementeriannya sedang merampungkan proses pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Setelah pembebasan rampung, barulah pembangunan bisa dilakukan. 

Hadi menjelaskan, kementeriannya kini sebenarnya sudah selesai membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN. Hanya saja, dalam RDTR itu terdapat fasilitas atau gedung yang akan dibangun di area yang kini masih kawasan hutan.

Hadi mengatakan, kawasan hutan itu harus segera dilepaskan agar pembangunan IKN bisa dimulai. Hadi tak menyebutkan luas kawasan hutan yang harus dilepaskan itu. Hadi mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait proses pelepasannya.

"Kalau kawasan hutan sudah lepas dan permasalahan tanah sudah selesai, maka RDTR dan master plan yang dibuat oleh kepala otorita IKN itu bisa dijalankan, pembangunan langsung berjalan," kata Hadi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/7/2022). 

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Harry Prihatono menambahkan, pembebasan lahan IKN tak hanya terganjal pelepasan kawasan hutan. Seab, masih terdapat tanah milik perusahaan dan masyarakat yang belum dibebaskan hingga saat ini. 

Harry mengatakan, pembebasan 800 hektare tanah masyarakat yang masuk ke dalam IKN sedang dibahas lintas kementerian. Begitu pula tanah yang masih dimiliki pihak perusahaan. 

"Itu masih proses pembicaraan di antara kementerian. Tidak akan terlalu lama lagi, pasti selesai (pembebasan lahan)," kata Harry. 

Meski proses pembebasan lahan belum rampung, Harry memastikan pembangunan IKN tidak akan terganggu. Sebab, pembangunannya dilakukan secara bertahap hingga 2024 mendatang.