REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan sesi pertemuan working lunch dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022). Pertemuan tersebut membahas soal isu global dan isu kawasan Asia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pengarahan media Rabu, mengatakan, bahwa pembahasan di working lunch antara lain mengenai situasi di Ukraina, situasi di Myanmar, semenanjung Korea, Laut China Selatan dan non-proliferasi nuklir.
Dalam pembukaannya, Jokowi menyampaikan bahwa di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru semakin giat membangun kerja sama dan persahabatan dengan negara dunia.
"Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas, perdamaian, dan juga kemakmuran dunia," kata Retno mengutip Jokowi.
Atas pertanyaan PM Kishida, Presiden Jokowi dikatakan juga menyampaikan hasil kunjungan ke Kive dan Moskow. Pesan senada juga disampaikan presiden pada saat berbicara mengenai situasi Laut China Selatan (LCS).
"Penting bagi semua negara menjaga stabilitas dan perdamaian di LCS, dan satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982," kata Retno.
Selain itu, Jokowi juga menyunggung isu Myanmar. Menurut Retno, Jokowi menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi lima poin konsensus (5PCs) soal Myanmar.
"Semua perkembangan di Myanmar termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik menunjukkan kemunduran, bukan kemajuan dari implementasi 5PCs dan semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen Junta militer Myanmar dalam meng-implementasikan 5PCs," kata Retno.
Sejak situasi terakhir terjadi, Indonesia termasuk yang pertama mendorong Ketua ASEAN, dalam hal ini Kamboja, untuk mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap junta. Indonesia juga secara aktif memberikan masukan terhadap draft chair statement.
"Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan Asean Minister Meeting (AMM) di Pnom Penh awal Agustus ini, penting secara khusus membahas perkembangan terakhir Myanmar," ujar Retno.
Sudah lebih 1.5 tahun 5PCs disepakati. Oleh karena itu, sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius bahwa tidak adanya progress yang signifikan terhadap implementasi 5PCs tersebut.
