REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) yang baru merampingkan organisasi masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan dan Deputi Perdana Menteri Cho Kyung-ho. Ia mengatakan langkah ini didorong kekhawatiran tentang efisiensi setelah diperluas pada pemerintahan sebelumnya.
Dalam pernyataannya, Jumat (29/7/2022) Choo mengatakan langkah pertama dalam serangkaian kebijakan reformasi yang akan dilakukan pemerintah akan memotong sejumlah pegawai dan mengurangi organisasi. Presiden Yoon Suk-yeol yang menjabat bulan Mei lalu berjanji mereformasi sektor publik.
Pada awal bulan ini ia mengatakan pemerintahnya akan memotong pengeluaran dengan agresif dan menjual aset non-inti pada perusahaan swasta. Pengumuman Cho disampaikan di hari yang sama jajak pendapat Gallup Korea merilis survei yang menunjukkan dukungan pada Yoon menurun dari 32 persen pekan sebelumnya menjadi 28 persen.
Choo mengatakan 350 organisasi publik mempekerjakan 449 ribu orang pada akhir Mei ini dan tanggungannya pada akhir tahun 2021 sebesar 583 triliun won naik 34 persen dan 17 persen dalam lima tahun terakhir.
Ia mengatakan masyarakat umum dan pakar khawatir dengan kesesuaian antara ekspansi skala organisasi publik yang cepat dengan efisiensi dan keuntungan.
