REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingatkan permohonan perlindungan yang diajukan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi berpotensi ditolak. Hal itu apabila selama 30 hari kerja pemohon tidak bisa dimintai keterangan.

"Karena waktunya ini terbatas, kami sampaikan informasi kepada pemohon kalau 30 hari kerja tidak bisa dimintai keterangan, dan tidak ada kesempatan dilakukannya investigasi maupun asesmen, ya terpaksa kami putuskan menolak permohonan," kata Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Hasto menegaskan, kedua pemohon yang mengajukan perlindungan ke LPSK, yakni Bharada E dan istri Irjen Sambo hingga saat ini belum berstatus sebagai terlindung oleh lembaga tersebut. Ia menjelaskan, setiap permohonan yang diajukan ke LPSK terlebih dahulu harus diinvestigasi dan melalui proses asesmen.

Investigasi ditujukan untuk mendalami materi apakah pemohon memiliki keterangan signifikan dalam proses peradilan. Selanjutnya, investigasi juga bertujuan untuk melihat permohonan yang diajukan disampaikan berdasarkan iktikat baik atau tidak.

Sementara, asesmen untuk melihat apakah perlu bantuan medis atau psikologis. Setelah investigasi dan asesmen dilakukan, tim penelaah akan menyusun risalah dan dilakukan rapat paripurna.

Karena itu, ia mengingatkan para pemohon yang sudah mengajukan perlindungan, namun dalam rentang waktu 30 hari kerja tidak bisa memberikan keterangan, dianggap tidak kooperatif sehingga permohonannya ditolak. Terkait pengajuan permohonan yang diajukan oleh Bharada E dan istri Irjen Sambo secara garis besar hampir sama.

Hanya saja, bedanya, Putri Candrawathi meminta perlindungan fisik sementara Bharada E tidak. "Alasan permohonan yang diajukan ada perlindungan fisik, prosedural, bantuan hukum dan bantuan psikologis. Itu alasan yang dicantumkan dalam permohonannya," ujarnya.