REPUBLIKA.CO.ID., BELGRADE -- Rusia pada hari Ahad (31/7/2022) meminta Kosovo, serta AS dan Uni Eropa, untuk menghentikan "provokasi" dan menghormati hak-hak warga Serbia di Kosovo.
Aturan baru Kosovo tentang penerbitan kembali dokumen pribadi dan plat nomor untuk warga Serbia lokal merupakan langkah lain menuju pengusiran mereka dari Kosovo, kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia.
''Perkembangan peristiwa seperti itu lebih merupakan bukti kegagalan misi mediasi Uni Eropa. Ini juga merupakan contoh tempat Serbia telah dipersiapkan di Uni Eropa dengan menawarkan Beograd untuk secara de facto menerima kurangnya hak rekan senegaranya,'' tambahnya.
Ketegangan antara Serbia dan Kosovo meningkat pada Ahad (31/7/2022) menjelang undang-undang baru Kosovo yang mulai berlaku Senin yang mewajibkan semua orang, termasuk orang Serbia yang tinggal di Kosovo, untuk memiliki kartu identitas dan plat Kosovo.
Menurut media lokal, sirene serangan udara terdengar di dekat perbatasan Kosovo-Serbia saat Kosovo akan membatasi penyeberangan perbatasan.
Albin Kurti, perdana menteri Kosovo, menyalahkan presiden Serbia atas meningkatnya ketegangan dan potensi konflik perbatasan. Dia juga mencela "ketakutan" dan ancaman Serbia.
Kementerian Pertahanan Serbia mengeluarkan pernyataan yang menuduh bahwa pemerintah Kosovar menyebarkan disinformasi, termasuk melalui akun media sosial palsu.
Kosovo, yang sebagian besar dihuni oleh warga Albania, memisahkan diri dari Serbia pada tahun 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008. Kosovo diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Turki. Namun, Serbia tidak mengakui hal ini dan terus mengklaim wilayah tersebut.
