REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mengundang Kosovo dan Serbia untuk melanjutkan pembicaraan di Brussels menyusul ketegangan atas aturan perbatasan baru. Juru bicara utama untuk urusan luar negeri Peter Stano meminta semua pihak untuk tetap tenang.
Stano memperingatkan, tindakan tidak terkoordinasi dan sepihak dapat membahayakan stabilitas dan keamanan di lapangan, serta menghambat kebebasan bergerak semua warga. Stani menyerukan agar ketegangan segera dihentikan.
“Satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan apa pun adalah melalui dialog. Kami mengundang pemerintah (Kosovo dan Serbia) bertemu di Brussel untuk membahas jalan ke depan dalam menemukan solusi dan mencegah ketegangan seperti itu muncul kembali," ujar Stano, dilansir Anadolu Agency, Selasa (2/8/2022).
Stano mengatakan, semua masalah terbuka antara Serbia dan Kosovo perlu ditangani melalui dialog yang difasilitasi Uni Eropa. Hal ini sangat penting untuk jalur kedua negara menuju keanggotaan Uni Eropa.
Ketegangan meningkat pada Ahad (31/7/2022) menjelang berlakunya undang-undang baru Kosovo pada 1 Agustus. Undang-undang ini mewajibkan semua orang, termasuk orang Serbia yang tinggal di Kosovo, untuk memiliki kartu identitas dan plat nomor Kosovo.
Para pengunjuk rasa memblokir jalan menuju dua penyeberangan perbatasan, yaitu Jarinje dan Bernjak. Polisi Kosovo membatasi penyeberangan di perbatasan. Ketegangan ini membuat Kosovo menunda untuk memberlakukan undang-undang baru tersebut.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008. Sebagian besar negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Turki mengakui Kosovo sebagai negara otonom.
Pada 2011 diluncurkan Dialog Belgrade-Pristina yang dipimpin Uni Eropa. Dialog ini bertujuan untuk menormalkan hubungan antara kedua negara Balkan, dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama untuk perselisihan dalam kerangka perjanjian yang mengikat secara hukum.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyambut baik keputusan Kosovo untuk menunda pemberlakuan aturan baru hingga 1 September. "Masalah terbuka harus ditangani melalui Dialog yang difasilitasi Uni Eropa dan fokus pada normalisasi hubungan yang komprehensif antara Kosovo dan Serbia, yang penting untuk jalur integrasi Uni Eropa," ujarnya.
