REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas nasional pada tahun depan. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga menjadi prioritas dalam sisi anggaran belanja negara di tahun depan.
“Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Menkeu mengatakan, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah agar bisa mendukung berbagai program prioritas nasional. Dari sisi pembiayaan, akumulasi Dana Abadi Pendidikan akan terus dikelola sebagai mekanisme shock absorber.
Sementara untuk belanja Kementerian Lembaga yang mencapai Rp 993 triliun pada tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional. Seperti untuk SDM dan belanja infrastruktur. Presiden pun menginstruksikan untuk menyelesaikan berbagai proyek.
“Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan tetap menganggarkan untuk anggaran pendidikan hingga 20 persen. Sedangkan pada anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi.
“Namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun tahun ini, naik ke Rp 168,4. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, terkait subsidi dan kompensasi yang pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, pada tahun depan angkanya juga masih sangat besar. Namun, Menkeu menyebut angka final subsidi akan disampaikan oleh Presiden.
“Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujar Sri Mulyani.
