REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktifis HAM dan Pemerhati Reformasi Sektor Keamanan, Swandaru, menilai adanya perkembangan baru dalam proses penyidikian kasus kematian Brigadir Joshua tentunya langkah awal yang baik.
“Hal tersebut tidak hanya ditunggu-tunggu oleh keluarga korban tapi juga menjadi perhatian luas di masyarakat,” kata Swandaru, dalam siaran pers, Senin (8/8/2022).
Sebelumnya dalam kasus Brigadir J, Kapolri telah melakukan mutasi 25 anggota polisi pada berbagai tingkatan yang diduga terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua.
Bareskrim Mabes Polri juga menempatkan mantan Kadiv Irjen Ferdi Sambo, Propam, ke Mako Brimob. Selain itu, baru-baru ini Bareskrim juga telah menetapkan tersangka baru sehingga jumlah tersangka hingga hari ini bertambah menjadi dua orang.
Meski demikian, lanjut dia, perkembangan tersebut hanyalah permulaan. Upaya pengumpulan bukti-bukti lainnya masih harus dilakukan oleh Tim Khusus Mabes Polti. Namun, yang penting adalah kesungguhan dan keseriusan Polri agar fakta yang sebenarnya di balik peristiwa tersebut dapat diungkap secara jelas dan terang benderang.
“Proses hukum dilakukan terhadap siapapun yang terlibat di dalamnya,” kata dia.
Mengingat kasus kematian Brigadir Joshua menjadi perhatian besar di masyarakat, kata Swandaru, penting untuk diingatkan upaya pengungkapan kasus tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel. Pengungkapan kasus ini juga menjadi pertaruhan bagi kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum.
Kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas petinggi Polri, menurut Swandaru, harus dijjadikan pembelajaran. Kasus ini menunjukan bahwa proses reformasi kepolisian jauh untuk dikatakan selesai.
Reformasi kepolisian perlu segera dibenahi, terutama terkait pengarusutamaan standar dan norma HAM ke dalam institusi kepolisian.
Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian juga menjadi catatan penting. Hal ini merupakan salah saatu persoalan yang perlu dibenahi dimana dalam berbagai kasus masih ditemukan penggunaan senjata api yang tidak proporsional dan berlebihan sehingga berdampak pada terjadinya aksi-aksi kekerasan yang berlebihan.
