REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Israel Isaac Herzog pada Selasa (9/8/2022) berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui panggilan telepon terkait larangan kelompok nirlaba Yahudi di Moskow. Kementerian Kehakiman Rusia sedang berusaha untuk melikuidasi Badan Yahudi cabang Rusia, karena dugaan pelanggaran undang-undang privasi.
"Dalam panggilan telepon itu, kedua presiden menekankan bidang penting kerja sama antara Israel dan Rusia, dan kami sepakat untuk tetap berkomunikasi," kata Herzog.
Beberapa politisi Israel telah menyatakan keprihatinan bahwa Rusia mungkin akan membalas kritik Israel atas invasinya ke Ukraina. Termasuk tentang dampak ketegangan bilateral terhadap komunitas Yahudi Rusia. Beberapa pihak khawatir, ketegangan ini dapat merusak komunikasi Rusia-Israel di Suriah.
Kremlin mengatakan, pembahasan tentang Badan Yahudi akan dilanjutkan oleh kedua negara. Sekitar 600 ribu orang Rusia memenuhi syarat untuk beremigrasi ke Israel karena warisan Yahudi. Para pejabat mengatakan, telah terjadi peningkatan permohonan ke Israel sejak perselisihan mengenai larangan Badan Yahudi itu muncul.
Sebelumnya Kementerian Kehakiman Rusia telah meminta Badan Yahudi cabang Rusia ditutup. Menurut pengadilan Moskow, badan tersebut merupakan sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan imigrasi ke Israel.
"Pengadilan menerima pengaduan administratif dari Kementerian Kehakiman yang meminta pembubaran organisasi 'Dukungan untuk hubungan dengan diaspora Yahudi, Badan Yahudi Sokhnut'," kata juru bicara pengadilan Basmany di Moskow, Ekaterina Buravtsova, dilansir Aljazirah, Jumat (22/7/2022).
Buravtsova mengatakan, permintaan itu dibuat setelah terjadi pelanggaran hukum. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Situs website pengadilan distrik Basmanny mengatakan, Kementerian Kehakiman mengajukan permintaan pada 15 Juli, dan akan dibahas pada 28 Juli.
Pekan lalu, Kementerian Kehakiman Rusia mengatakan kepada kantor berita negara Ria Novosti bahwa, mereka melakukan pemeriksaan dokumen Badan Yahudi antara 30 Mei dan 27 Juni. Tetapi kementerian tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang hasil pemeriksaan.
