REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Kepala Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet tiba di Bangladesh pada Ahad (14/8/2022) untuk mengunjungi kamp-kamp pengungsian yang menampung hampir satu juta pengungsi Rohingya dari Myanmar. Bachelet juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina, dan para aktivis lokal.

Eksodus Rohingya ke Bangladesh dipicu oleh serangan militer Myanmar pada 2017 terhadap sebagian besar minoritas Muslim Rohingya. Lima tahun kemudian para pengungsi menolak untuk pulang ke Myanmar karena tidak ada jaminan keselamatan dan hak-hak mereka dari penguasa junta Myanmar.

Sembilan kelompok hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch mengatakan, Bachelet harus secara terbuka menyerukan diakhirinya pelanggaran serius. Termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa di Bangladesh.

Pada Desember, Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap unit polisi elit yang terkenal kejam dan tujuh petugas keamanan tinggi, termasuk kepala polisi nasional, atas pelanggaran berat hak asasi manusia. Di bawah pemerintahan Hasina, pasukan keamanan telah membunuh ribuan orang dalam baku tembak. Sementara ratusan lainnya, yang kebanyakan dari oposisi, telah menghilang.

Pemerintah membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Menjelang kunjungan Bachelet, pemerintah Bangladesh mengatakan, mereka akan menyoroti upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

“Bangladesh sangat berharap bahwa Ketua hak asasi manusia PBB akan menyaksikan sendiri bagaimana negara melakukan keajaiban untuk terus melacak perjalanan pembangunan mereka, mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalamnya,” kata pernyataan pemerintah Bangladesh, dilansir Alarabiya,  Ahad (14/8/2022).