REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Pemerintah berupaya untuk mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sejalan dengan ajaran nilai-nilai Islam sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan atau sosial secara kuat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Islam tidak hanya agama dengan aturan-aturan kosong tanpa nilai. Tapi juga agama yang etis dengan berbagai nilai universal yang sesuai karakteristik manusia, yang menjunjung tinggi kehormatan manusia.
"Melalui nilai-nilai ini, kita juga harus dapat menyebarkan semangat dan moral Islam agar ini bisa jadi kebijakan dan instrumen yang efektif, terutama dalam memecahkan masalah dan menghadapi masalah kehidupan manusia dan kemiskinan," ujarnya saat webinar The 6th Annual Islamic Finance Conference: 'Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment: Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for Sustainable Future, Rabu (24/8/2022).
Menurutnya pemerintah telah merancang kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan bagi mereka yang lemah, rentan dan tertinggal jadi poin yang amat sangat penting
"Bagi pemerintah, ini berarti kita harus mengurangi jumlah kemiskinan agar tidak diteruskan pada generasi selanjutnya," ucapnya.
Mengacu pada salah satu ayat dalam Al Qur'an, dia menyatakan, seluruh golongan baik yang kaya maupun yang miskin punya hak yang sama untuk dapat mengelola kesejahteraannya.
"Ini konsisten dan sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita memberikan kepada yang membutuhkan agar mereka bisa memberikan juga kepada keluarganya," ucapnya.
Sri Mulyani menuturkan program pengentasan kemiskinan dan program penciptaan lapangan kerja menjadi fokus Indonesia dalam pemulihan ekonomi. Hasilnya, angka pengangguran turun menjadi 5,83 persen sementara angka kemiskinan juga turun menjadi single digit sebesar 9,54 persen.
"Anggaran negara juga menikmati dampak dari harga komoditas yang tinggi, catatan kinerja yang sangat mengesankan," tuturnya.
Ke depan, Sri Mulyani menyebut pemerintah berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan terutama melindungi masyarakat miskin dan mendukung usaha kecil menengah melalui perangkat fiskal pemerintah.
"Dan pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan reformasi terhadap anggaran negara, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran," ucapnya.
