Jumat 26 Aug 2022 01:22 WIB

Wapres Sebut Pemerintah Masih Cari Solusi Kebijakan BBM Subsidi

Pemerintah masih cari opsi terbaik sebelum memutuskan harga BBM naik atau tidak.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Wakil Presiden Maruf Amin saat  menyampaikan keterangan pers usai penanaman kecambah kelapa sawit di Pondok Pesantren Teknologi Riau, Kampar, Kamis (25/8).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden Maruf Amin saat menyampaikan keterangan pers usai penanaman kecambah kelapa sawit di Pondok Pesantren Teknologi Riau, Kampar, Kamis (25/8).

REPUBLIKA.CO.ID, KAMPAR -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini masih mencari solusi terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah, kata Wapres Ma'ruf, masih mempertimbangkan berbagai opsi terbaik sebelum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM atau tidak.

"Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Tunggu saja mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara," kata Ma'ruf di sela kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Teknologi Riau, di Kampar, Riau, Kamis (25/8/2022).

Baca Juga

Ma'ruf menjelaskan, berbagai opsi itu antara lain apakah dengan menaikkan harga BBM atau membatasi jumlah BBM bersubsidi hingga menambah jumlah subsidi untuk BBM. Sebab, saat ini kenaikan harga BBM global telah berdampak dengan semakin besarnya jumlah subsidi untuk BBM.

"Apakah (dengan) membatasi ya atau menambah subsidinya. Ini opsinua begini. Subsidinya ditambah, kalau ini membahayakan APBN apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tetapi dibatasi penggunaannya sejumlah ini saja," kata dia.

Menurut Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini, jumlah subsidi yang ditetapkan pada awal penganggaran masih mengacu pada harga sebelum BBM naik.

"Waktu disiapkan (subsidi) dengan harga ini, tetapi dengan harga yang akan datang ini akan terus naik. Dan sekarang sudah naik, yang akan data juga akan naik, bagaimana supaya subsidi ini berkelanjutan?" kata Ma'ruf.

Karena itu, berbagai opsi dimatangkan agar subsidi BBM tetap berkelanjutan, tetapi tidak mengganggu APBN.

"Sebab kalau ini harus ditambah lagi, ini akan mengganggu APBN tentu, akan mengganggu anggaran belanja," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement