REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS, Ahmad Syaikhu secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia berpendapat bahwa kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar bersubsidi," kata Ahmad Syaikhu dalam keterangan, Kamis (1/9/2022).
Syaikhu mengatakan, mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi. Dia melanjutkan, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
Dia mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini berada dalam kategori rentan miskin. Menurutnya, sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM maka akan membuat mayoritas masyarakat rentan tersebut jatuh miskin.
"Ditambah lagi, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan," katanya.
Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.
"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," katanya.
Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ironisnya, sambung dia, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," katanya.
