REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, belum mau bicara terkait peluang Ketua DPP Puan Maharani maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dirinya mengaku tak mau mendahului kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita tunggu tanggal mainnya. Kita enggak boleh mendahului kewenangan pimpinan," kata Masinton dalam diskusi daring, Sabtu (3/9/2022).
Namun demikian, dia memandang seorang pemimpin bisa dilihat dari rekam jejak sehingga dengan demikian masyarakat bisa menguji dari apa yang sudah dikerjakan.
"Seorang pemimpin itu kan bukan apa yang dikatakan hari ini, apa yang dilakukan hari ini tapi apa yang sudah pernah dilakukan kan itu sehingga kita bisa menguji dan melihat rekam jejak kepemimpinan itu dan melihat karakteristiknya dari apa yang pernah dilakukan," ujarnya.
Dirinya melihat sosok Puan memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat. Secara genealogi Puan memang cucu dari Proklamator Soekarno dan putri dari Megawati Soekarnoputri. Terlepas dari itu Masinton melihat Puan berhasil menjadi dirinya sendiri.
"Selain tadi faktor genealogis tadi tapi beliau mampu menjadi dirinya beliau bisa membuktikan dirinya bisa memimpin," ungkapnya.
Menurutnya kepemimpinan Puan dapat dilihat dari kinerja Puan selama memimpin DPR RI. Sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil disahkan. Tidak hanya itu penyelenggaaan forum parlemen dunia juga dinilai dilaksanakan dengan baik.
"Artinya bahwa aspek-aspek kepemimpinan perempuan kita yaitu teruji dan diakui dunia bukan hanya oleh kita," tuturnya.
Pada Agustus lalu, Puan Maharani menjawab tak tegas ketika ditanyakan kesiapannya menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ia hanya bisa memastikan, PDIP siap dan pasti akan mengusung kadernya di kontestasi nasional mendatang.
"Saya tidak bisa mengatakan siap dan tidak atau mendorong, karena pasti PDI Perjuangan siap solid dan pastinya memiliki capres 2024," ujar Puan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (21/8/2022).
PDIP juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menunjuk kadernya sebagai capres. Adapun, penunjukannya merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Nanti diumumin sesuai dengan aturan KPU, Oktober (2023), jadi kita tunggu," ujar Puan.
