REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PANDAN --  Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia (PPN) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, Indonesia siap mengajukan peta rencana blue economy saat menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023. Program ini juga menjadi pembahasan dalam acara sampingan dalam G20 Development Ministerial Meeting (DMM) untuk menyempurnakannya.

"Ini akan menjadi momentum buat peta jalan untuk ke sana," ujar Adininggar dalam konferensi pers 'Side Event Seminar of The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap' pada Selasa (6/9/2022) di Tanjung Pandan, Belitung, merujuk pada program "Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia".

Blue economy merupakan program pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif yang berangkat dari inklusif yang melibatkan berbagai stakeholder. Program Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia ini telah memulai framework pada 2020 dalam pertimbangan sebagai pemberi masukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam dan melalui konservasi dan penggunaan sumber daya laut dan pesisir. Kemudian sejak 2021 hingga saat ini, pengembangan peta jalan ini terus berjalan sebelum akhirnya diajukan pada 2023 saat Indonesia pemimpin ASEAN.

Selain itu, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia juga selaras dengan Prioritas 1 G20 Development Working Group dalam poin 'Low-Carbon Green and Blue Economies'. Untuk menyempurnakan peta rancangan tersebut, Kementerian PPN membuka pembahasan blue economy ini dalam acara sampingan DDM.

Dalam acara yang akan berlangsung dari 7 September hingga 9 September ini, Kementerian PPN berupaya mengusulkan dan mempromosikan Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional. Disamping itu, menjadi wadah untuk mempelajari praktik terbaik dan kisah sukses negara-negara yang mewujudkan blue economy.